SORONG, PBD – Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi isu krusial yang belakangan ini mendapatkan perhatian luas ditengah-tengah masyarakat. Isu tersebut menjadi ujian penting terkait dengan keterlibatan aparat dalam ruang-ruang sipil yang semakin luas, mengingat tuntutan perubahan dan pembaruan dalam dunia hukum yang terus berkembang.
Hal ini disampaikan Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Sorong, M. Risal Abusama disela-sela pembagian takjil didepan Markas Kodim 1802/Sorong, Kota Sorong, Minggu (23/3/25).
____
____
____
____
Dikatakannya bahwa, revisi UU TNI harus diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.
“Tentu dengan revisi UU TNI harus diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat, dengan harapan dapat menjadi langkah positif dalam pembaruan hukum di negara kita,” kata Ketua DPC Permahi Sorong, M. Risal Abusama.
Lebih lanjut, dirinya menghimbau sekaligus menyampaikan pesan kepada seluruh mahasiswa dan aktivis yang dinilainya memiliki pandangan yang berbeda mengenai revisi UU TNI ini.
“Saya berharap agar seluruh mahasiswa, aktivis maupun seluruh lapisan masyarakat lainnya dapat menggunakan cara-cara yang elegan dalam menyuarakan pendapat mereka terkait revisi UU TNI ini. Salah satu contoh misalnya dapat menguji materi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang masih berlaku di Mahkamah Konstitusi, sehingga ini adalah cara yang lebih konstruktif dan sesuai dengan ruang hukum yang ada dan berlaku,” paparnya.
Disebutkan Ical sapaan akrabnya, melalui aksi berbagi takjil ini sekaligus mendorong upaya dalam menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya revisi UU TNI.
“Berbagi takjil ini bukan hanya sekedar bentuk kepedulian sosial, namun sebagai sarana untuk bersama-sama mengajak masyarakat lebih peka terhadap dinamika hukum yang berkembang, khususnya mengenai Undang-Undang TNI ini,” sebutnya.
Diakuinya, revisi UU TNI yang telah terjadi itu menurutnya sangatlah diperlukan lantaran dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan zaman yang terjadi.
“Tentu hukum harus selalu ada pembaruan, UU TNI yang pertama kali disahkan pada tahun 2004, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dengan adanya revisi yang saat ini terjadi, maka diharapkan TNI dapat lebih mengedepankan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” jelasnya.
Dibeberkannya, meskipun terdapatnya berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi lahirnya kebijakan ini, dirinya menekankan bahwa revisi UU TNI merupakan bagian dari upaya untuk memastikan hukum di Indonesia tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial-politik yang ada.
“Geopolitik ini tidak bisa dipungkiri dan memang mempengaruhi, namun pembaruan hukum adalah suatu keharusan yang harus dilakukan,” tegasnya.
Dirinya berharap, dengan upaya yang bersifat elegan dan konstruktif, maka diharapkan perdebatan mengenai revisi UU TNI ini dapat berlangsung secara damai dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara.
“Kita harus menggunakan cara-cara elegan dan konstruktif, sehingga apabila terjadi perdebatan mengenai revisi UU TNI ini dapat berlangsung secara damai dan menghasilkan keputusan yang terbaik, semuanya demi kepentingan bangsa dan negara,” tandasnya.
Sebagai informasi, aksi berbagi takjil itu, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat membagikan sebanyak 1.000 paket takjil kepada pengendara yang melintas dikawasan tersebut. (Jharu)
Komentar