AIPKI–UNIPA Gelar Forum Dekan 2026 di Sorong, Bahas Mutu Dokter Indonesia Menuju Standar Global

SORONG, PBD – Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) berkolaborasi dengan Universitas Papua (UNIPA) menggelar Forum Dekan 2026 di salah satu hotel, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (30/1/2026).

Forum yang mengusung tema “Membangun Fondasi Dokter Indonesia Menuju Mutu Global, Kurikulum Relevan dan Sistem Kesehatan Akademik yang Kuat” ini diikuti 137 anggota AIPKI dari 86 perguruan tinggi kedokteran di seluruh Indonesia.

Forum Dekan 2026 secara resmi dibuka oleh Pj Sekda Papua Barat Daya Drs. Yakop Kareth, M.Si, didampingi Ketua Umum AIPKI Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto dan Ketua LLDIKTI Wilayah XIV Dr. Suriel Samuel Mofu, dengan prosesi penabuhan Tifa sebagai simbol kebersamaan dan kearifan lokal Papua.

Ketua Umum AIPKI, Prof. Wisnu Barlianto, menjelaskan bahwa AIPKI merupakan organisasi yang menghimpun seluruh fakultas kedokteran di Indonesia dengan peran utama menjaga mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan kedokteran.

“AIPKI menjadi wadah untuk menyatukan seluruh fakultas kedokteran agar bersama-sama mengawal pendidikan dokter, memastikan mutu tetap terjaga dan lulusan memiliki kualitas yang baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, Forum Dekan dilaksanakan setiap enam bulan sekali untuk membahas berbagai isu strategis, terutama kebijakan nasional pendidikan kedokteran. Salah satu isu utama adalah kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia.

“Kebijakan ini berdampak pada bertambahnya fakultas kedokteran dan program pendidikan dokter spesialis. AIPKI memandang perlu adanya diskusi mendalam agar implementasi kebijakan tersebut tidak mengorbankan mutu lulusan,” tegas Wisnu.

Terkait pengembangan pendidikan kedokteran di Papua, Wisnu menegaskan bahwa AIPKI berkomitmen mendorong pemerataan layanan kesehatan tanpa ada wilayah yang tertinggal.

“Kami bangga melihat kesiapan dan komitmen UNIPA dalam mengembangkan pendidikan kedokteran. UNIPA diharapkan dapat berjalan seiring dengan seluruh anggota AIPKI menuju kemajuan bersama,” katanya.

Menurutnya, secara nasional jumlah fakultas kedokteran sebenarnya sudah mencukupi. Tantangan terbesar saat ini adalah distribusi dan pemerataan dokter, khususnya di wilayah Papua.

“Keberadaan Fakultas Kedokteran UNIPA dan UNCEN sudah memadai. Fokus ke depan adalah peningkatan rekrutmen mahasiswa, pengawalan proses pendidikan, serta penempatan lulusan dokter secara tepat,” jelasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Papua, dr. Herlina Yulidia, Sp.JP, mengakui bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Papua bukanlah hal mudah karena keterbatasan yang ada.

Namun, peran AIPKI sangat besar dalam mendampingi dan menjaga keberlangsungan Fakultas Kedokteran UNIPA hingga mampu menghasilkan lulusan.

“Kami merasa terhormat atas kehadiran pimpinan AIPKI di Papua. Bersama AIPKI, Fakultas Kedokteran UNIPA memiliki pijakan kuat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Terkait kebijakan afirmasi, AIPKI mendukung upaya pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan kedokteran bagi putra-putri asli Papua. Namun, afirmasi tersebut harus tetap disertai pengawalan mutu, salah satunya melalui program matrikulasi, agar calon mahasiswa memenuhi standar sebelum memasuki pendidikan kedokteran.

Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Drs. Yakop Kareth, M.Si, Ketua LLDIKTI Wilayah XIV Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., TEFL., M.Phil, Ketua Umum AIPKI Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si., M.Ed., Sp.A(K), Sekjend AIPKI, Prof. Dr. dr. Tonang, Wakil Rektor II Universitas Papua Dr. George A.F. Mentansan, S.Sos., M.Hum, serta para dekan fakultas kedokteran dan dokter dari berbagai daerah. (oke)

Komentar