SORONG, PBD – DPRD Kota Sorong secara maraton menggelar rapat-rapat selama sepekan guna membahas Perda APBD 2025 Kota Sorong.
Rapat Pleno XXVII Paripurna XVIII Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong Masa Sidang Tahun 2024 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Fraksi DPR Kota Sorong terhadap hasil pembahasan Materi Raperda APBD Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di ruang sidang DPRD Kota Sorong, Jumat (29/11/24)
Terlihat Pj walikota sorong Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si turut menghadiri Rapat rapat yang dipimpin Ketua sementara DPRD Kota Sorong, John Lewerisa, Wakil Ketua Syahrir Nurdin.
Adapun pandangan fraksi-fraksi yaitu
Fraksi Golkar:
1. Dukungan pada Digitalisasi Pajak dan Retribusi: Golkar mendukung penuh implementasi digitalisasi pajak dan retribusi untuk meningkatkan transparansi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Peningkatan Pendidikan: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan jenjang SD hingga SMA menjadi prioritas untuk memastikan mutu pendidikan yang lebih baik.
3. Penguatan BUMD: Fraksi Golkar mendukung peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pengelolaan yang lebih efektif.
4. Penanganan Banjir: Masalah banjir membutuhkan perhatian serius dengan solusi inovatif dan berkelanjutan. Golkar mengajak Penjabat Wali Kota untuk bekerja sama mencari jalan keluar.
5. Pengelolaan Sampah: Transformasi pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan diperlukan untuk menjawab tantangan pengelolaan limbah di Kota Sorong.
6. Keamanan Kota: Fraksi Golkar mengutamakan terciptanya Kota Sorong yang aman dan nyaman melalui strategi terpadu yang melibatkan masyarakat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Kota Sorong:
1. Akomodasi Kebutuhan Perangkat Daerah: PKS menekankan pentingnya mengakomodasi kebutuhan dasar perangkat daerah dan memberikan apresiasi atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 dibandingkan tahun 2024.
2. Dukungan Partisipasi Perangkat Daerah: Mendukung penuh partisipasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing.
3. Penanganan Masalah Banjir dan Sampah: PKS mengapresiasi langkah Penjabat Wali Kota dalam upaya normalisasi saluran air, perbaikan drainase, dan pengelolaan pengangkutan sampah di berbagai titik.
4. Penguatan Perda Bahasa Daerah: Mendorong penguatan peraturan daerah terkait pengembangan dan perlindungan tata bahasa daerah untuk menjaga keberagaman budaya lokal.
5. Pendidikan untuk Semua Anak: PKS menegaskan bahwa semua anak di Kota Sorong harus mendapatkan hak atas pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
6. Revitalisasi Pasar Remu: Mendesak penataan dan revitalisasi Pasar Remu pasca kebakaran total untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Fraksi Gerakan Indonesia Maju:
1. Kritik terhadap Pendapatan Daerah: Fraksi mencatat bahwa posisi pendapatan daerah masih jauh dari harapan dan membutuhkan perhatian serius.
2. Pengelolaan Potensi yang Belum Maksimal: Fraksi menyayangkan potensi besar Kota Sorong yang belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan SDM dan Infrastruktur: Menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur sebagai upaya meningkatkan pengelolaan PAD.
4. Dukungan pada Program Makanan Bergizi: Fraksi sangat mendukung program penyediaan makanan bergizi sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Implementasi Masterplan Banjir: Menekankan pentingnya implementasi Masterplan Banjir yang telah menjadi Perda, dengan terus memberikan imbauan agar pemerintah pusat dan daerah mempersiapkan dana yang memadai.
6. Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Mengingatkan agar pemberian IMB tidak dilakukan dengan mudah, melainkan harus berpedoman pada pengendalian banjir untuk mencegah dampak buruk di masa depan.
Fraksi Partai Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa:
1. Peningkatan dan Regulasi PAD: Fraksi menyoroti perlunya peningkatan penerimaan anggaran PAD yang masih kecil dari tahun ke tahun. Mereka merekomendasikan pembentukan badan pengelola PAD, optimalisasi retribusi, serta koordinasi intensif antar OPD untuk menciptakan sistem penerimaan yang lebih tepat dan efisien.
2. Penanganan Banjir yang Komprehensif: Program penanganan banjir harus dirancang dengan matang, komprehensif, dan teliti, mempertimbangkan aspek-aspek topografi, hidrologi, dan hidrologika untuk solusi yang berkelanjutan.
3. Prioritas pada Kebersihan dan Air Bersih: Kebersihan lingkungan dan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas utama. Fraksi mengapresiasi upaya Penjabat Wali Kota dalam menangani banjir dan sampah sebagai langkah nyata menuju lingkungan yang lebih baik.
4. Pengelolaan Air Bersih melalui Tirta Remu: Menekankan pentingnya pengelolaan dan distribusi air bersih yang baik, khususnya oleh Tirta Remu, untuk mencegah krisis air bersih di masa depan.
5. Dukungan terhadap Smart City: Fraksi mendukung penuh inisiatif smart city, Mall Pelayanan Publik, dan Mall Satu Pintu untuk meminimalkan kebocoran PAD sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pembangunan Rumah Kumuh di Pesisir: Mendukung pembangunan 5.000 unit rumah bagi masyarakat di kawasan kumuh pesisir sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Program Makanan Gratis Presiden Prabowo: Mendukung penuh program nasional Presiden Prabowo terkait pemberian makanan gratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. (Oke)
Komentar