JAKARTA, – Pj Bupati Maybrat, Bernhard Rondonuwu melakukan konsultasi langsung dengan Direktur Pengawasan Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi BPKP Pusat terkait honorer formasi khusus tahun 2021, di Jakarta, Kamis (27/6/24).
Dalam keterangannya kepada sorongnews.com, Pj Bupati Maybrat mengatakan bahwa kondisi keamanan kabupaten Maybrat yang masih belum sepenuhnya stabil merupakan salah satu penghambat dalam pemerataan pembangunan, sehingga Pemerintah daerah terus berupaya melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat guna mendukung program pemerintah di Kabupaten Maybrat.
____
____
____
____
“Kami mempunyai beberapa program penyeimbangan pembangunan, pendistribusian Sumber Daya Manusia di Kabupaten Maybrat dalam rangka menunjang dan meningkatan program pemerintah di berbagai distrik guna percepatan pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satunya berupaya menampung serta memberdayakan anak-anak muda maybrat lulusan SMA, Ahli Madya (D3) atau pun Sarjana (S1) yang berpotensi untuk dibina menjadi generasi emas Maybrat,” ujar Bernhard.
Ditambahkan olehnya bahwa kabupaten Maybrat sendiri terdapat pegawai honorer di beberapa dinas. Mengingat honorer formasi khusus tahun 2021 sebanyak 546 tenaga honorer. Oleh karena itu pemerintah Maybrat akan berupaya melakukan pengecekan kembali data – datanya seperti data umur, data kependudukan dan data lainnya apa kah masih memenuhi syarat atau tidak.
“Verifikasi ulang juga akan dilakukan dari BPKP pusat sehingga menjadi dasar untuk penetapan formasi nantinya, sama seperti yang telah disampaikan oleh kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari beberapa waktu lalu,” imbuh Bernhard.
Direktur Pengawasan Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi BPKP Pusat, Riki Antariksa menyampaikan beberapa hal yang akan dilakukan oleh BPKP pusat yaitu melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan guna mengecek data by name by address serta bukti fisik juga koordinasi terkait Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ( SKTJM ) dan juga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di tiap daerah sehingga formasi khusus honorer yang akan di buka nanti dapat betul – betul tepat sasaran.
Selain itu juga Direktur Pengawasan Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi BPKP menambahkan apa bila 2,3 jt tenaga Honorer / Formasi khusus di seluruh indonesia telah selesai dilakukan verifikasi faktual maka akan di umumkan pembukaan / penerimaan formasi khusus honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Langkah – langkah yang akan di lakukan oleh Pj Bupati Maybrat yaitu pertama akan segera membentuk tim progres yang di ketuai kepala inspektorat kabupaten Maybrat yang nantinya akan memanggil atau mengumpulkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membawa semua berkas atau daftar nama – nama pegawai honorer tersebut dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi langsung oleh kepala inspektorat Enseny Stevy Mosso, selanjutnya Pj Bupati akan membuat surat kepada kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang lampirannya sudah ditanda tangani oleh inspektorat kabupaten Maybrat.
Selain pemerintah daerah ada tiga lembaga yang akan memberikan informasi terkait formasi khusus honorer tersebut yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (**/Oke)
Komentar