MERAUKE, PAPUA SELATAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan berkolaborasi dengan World Wide Fund for Nature (WWF)-Indonesia menggelar sosialisasi akun palapa dan inisiasi pembentukan jaringan data spasial daerah Provinsi Papua Selatan selama 3 hari, 6-8 Desember 2023 di Hotel Megaria Merauke.
Pantauan Sorongnews.com, sosialisasi akun palapa dan inisiasi pembentukan jaringan data spasial daerah Provinsi Papua Selatan dibuka secara resmi oleh Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Selatan, Sunarjo didampingi tenaga ahli dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Barandi Sapta Widartono dan Koordinator Advokasi Kebijakan Yayasan WWF Indonesia Program Papua, Bernadus RJ Tethool, Rabu (6/12/23).
Tampak hadir, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan, Ulmi Listianingsih Wayeni bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Paino.
Asisten II Sekda Provinsi Papua Selatan, Sunarjo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada perwakilan UGM yang bersedia terlibat sebagai tenaga ahli bersama seluruh OPD teknis Pemprov Papua Selatan sebagai walidata dari beberapa data spasial yang telah berkomitmen untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan sistem informasi geospasial PPS.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada perwakilan WWF Indonesia yang telah mendukung penyusunan jaringan data spasual daerah ini.
“Didunia pemerintahan dari tahun ke tahun, dekade ke dekade ada paradigma yang harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman teknologi. Seiring mengacu pada globalisasi memaksa kita berjibaku. IT menjadi satu pertaruhan untuk kita maju,” ungkap Sunarjo.
Dia mengajak setiap OPD untuk mendukung pembentukan jaringan data spasial daerah Provinsi Papua Selatan yang disempurnakan oleh mitra pemerintah yaitu tenaga ahli dari UGM, WWF Indonesia bersama Universitas Musamus (Unmus).
“Kita dapat berdiskusi bersama terkait inisiasi pembentukan jaringan data spasial daerah dan SOP pengelolaan sehingga kita bersama dapat menyusun roadmap dan rancangan kebijakan untuk pembentukan jaringan data spasial daerah Provinsi Papua Selatan,” ujar Asisten II Sekda PPS.
“Dengan efisiensi koordinasi untuk kemajuan Provinsi Papua Selatan melalui kemandirian lokal,” pesannya.
Sementara itu, Koordinator Advokasi Kebijakan Yayasan WWF Indonesia Program Papua, Bernadus RJ Tethool kepada Sorongnews.com menjelaskan, jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) merupakan simpul jaringan informasi geospasial.
Digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk pengelolaan metadata yang terintegrasi dengan data dan informasi geospasial.
Platform yang digunakan adalah akun Palapa yang dikelola oleh badan informasi geospasial.
Seluruh pemerintah provinsi diamanatkan untuk memiliki akun palapa ini untuk menempatkan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT).
“Bersyukur sekali, Provinsi Papua Selatan telah memiliki akun Palapa ini dengan sejumlah data IGD dan IGT,” lugasnya.
Dikatakan, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang jaringan informasi geospasial nasional maka ditingkat provinsi juga harus membentuk jaringan informasi geospasial daerah provinsi di PPS.
Terlebih Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) masih memiliki banyak tantangan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan terutama kebutuhan data IGD dan IGT yang sangat penting sekali.
“Kewajiban pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah nasional yaitu kebijakan satu peta. Kami akan mendukung terus pembentukan jaringan data spasial daerah Provinsi Papua Selatan yang dikoordinir oleh Bapperida. Walidata dari OPD yang akan memenuhi atau mengupdate peta dasar dan tematik dalam akun palapa,” beber Bernadus RJ Tethool.
Ia mengakui, WWF Indonesia telah memiliki MoU dengan Pemprov Papua Selatan guna mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan. Segala sesuatu yang menjadi ruang lingkup kerjasama adalah mempersiapkan jaringan data geospasial tersebut.
“Diharapkan, satu data dapat digunakan untuk perencanaan, surat keputusan dan lain-lain. Selain itu, berpotensi untuk pengembangan infrastruktur,” tandasnya. (Hidayatillah)
Komentar