SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersama BPJS Kesehatan tidak hanya membahas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun turut menyoroti tantangan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Selasa (14/4/2026) itu menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan strategi menuju layanan kesehatan yang lebih merata, cepat, dan berkualitas di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menegaskan bahwa keberhasilan program JKN tidak semata diukur dari tingginya angka kepesertaan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan kesehatan secara langsung.
“Capaian Universal Health Coverage (UHC) patut kita syukuri, namun pekerjaan kita belum selesai. Tantangan terbesar kita adalah memastikan layanan kesehatan itu benar-benar mudah diakses, cepat, dan berkualitas hingga ke daerah terpencil,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Menurutnya, pemerintah daerah telah mengambil sejumlah langkah strategis, seperti mendorong pendaftaran masyarakat melalui segmen PBPU Pemda, memastikan ketersediaan anggaran iuran, hingga memperluas kerja sama layanan kesehatan yang kini mencakup 123 fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama dan 11 rumah sakit (RS).
Kendati demikian, dirinya mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait distribusi layanan kesehatan di wilayah terpencil, kualitas pelayanan, serta kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan program JKN secara optimal.
Ia menegaskan bahwa program JKN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk hadir menjamin akses kesehatan masyarakat.
Selain itu, kebijakan ini turut sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama, termasuk melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang optimalisasi program JKN.
Dalam forum tersebut, Gubernur Elisa Kambu mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak hanya fokus pada perluasan kepesertaan, tetapi juga memastikan kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi.
“Jangan sampai masyarakat sudah terdaftar, tetapi masih kesulitan mendapatkan layanan. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi peran pemerintah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, serta BPJS Kesehatan yang telah berkontribusi dalam mendorong capaian UHC di Papua Barat Daya.
Kedepan, Pemprov PBD menargetkan peningkatan kualitas layanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan di daerah terpencil agar kesenjangan layanan dapat ditekan.
“Dengan sistem jaminan kesehatan yang kuat dan layanan yang berkualitas, kita ingin memastikan masyarakat Papua Barat Daya hidup lebih sehat, produktif, dan sejahtera,” pungkasnya. (Jharu)
____
_____
_____
_____
_____
____
Komentar