KABUPATEN SORONG, PBD – Ketua Komunitas Anak Jalanan Kabupaten Sorong, Cristian Syafle menyuarakan jeritan warga yang terdampak banjir di berbagai wilayah di Kabupaten Sorong Papua Barat Daya dalam kurun waktu terakhir.
Cristian menyebut bahwa banjir yang kerap melanda diberbagai titik di Kabupaten Sorong tak kunjung mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah setempat.
“Kami sudah beberapa kali mengalami banjir dan sampai hari ini belum ada upaya konkret dari pemerintah. Kami minta Bupati turun langsung, jangan hanya duduk di balik meja,” sindir Ketua Komunitas Anak Jalanan Kabupaten Sorong, Cristian Syafle.
Ia menyampaikan bahwa setiap hujan deras turun, berbagai titik di wilayah tersebut langsung tergenang air, menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Namun ironisnya, hingga kini tak terlihat tanda-tanda kehadiran pemerintah daerah terutama Bupati Sorong untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
Dirinya membeberkan fakta di lapangan menunjukkan posko bantuan bencana justru dibentuk atas inisiatif warga secara swadaya, tanpa dukungan logistik atau teknis dari instansi pemerintah yang menangani hal itu.
“Tidak ada satupun perwakilan dinas terkait yang turun. Ini bukti kalau pemda sangat lambat merespon. Warga harus bergerak sendiri, dan seharusnya menjadi tamparan keras bagi Bupati bahkan Pemkab Sorong secara umum,”keluhnya.
Ketidakhadiran pemerintah daerah setempat dalam penanganan darurat banjir ini menuai kemarahan dari banyak warga. Mereka menilai Pemkab Sorong tidak memiliki rencana mitigasi yang jelas dan sistematis dalam menghadapi bencana musiman seperti banjir.
Desakan terhadap Pemkab Sorong semakin menguat setelah diketahui bahwa belum ada koordinasi yang matang antara pemerintah kabupaten dengan Forkompinda, legislatif daerah, maupun stakeholder lainnya. Akibatnya, tidak ada solusi nyata yang diberikan untuk mencegah atau mengatasi banjir secara berkelanjutan.
“Kalau hanya bagi-bagi sembako saat banjir sudah terjadi, itu bukan solusi. Sungai tidak pernah dibersihkan, selokan dibiarkan tersumbat, mana perhatian pemerintah kabupaten?” tanyanya.
Pada kesempatan itu, dirinya bahkan melayangkan kritik keras kepada Bupati Sorong yang dinilai terlalu pasif dan tidak responsif terhadap penderitaan yang dialami rakyatnya.
“Sebenarnya kehadiran Bupati atau kepala daerah saat banjir itu bukan warga yang harus minta baru Bupati turun, namun itu harus menjadi inisiatif dan kesadaran kepala daerah itu sendiri, melihat rakyatnya yang sedang mengalami persoalan langsung turun lihat kami, lihat warga yang rumahnya terendam air, lihat anak-anak yang tidak bisa sekolah, lihat orang tua yang kesulitan akses kesehatan,” ucapnya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki keseriusan dalam mengatasi bencana. Bahkan, langkah-langkah preventif seperti perbaikan saluran air dan normalisasi sungai belum terlihat dilakukan.
Komunitas Anak Jalanan dan warga terdampak mendesak agar Pemkab Sorong segera:
- Menurunkan tim teknis untuk identifikasi titik-titik rawan banjir.
- Melakukan normalisasi sungai dan perbaikan saluran drainase secara menyeluruh.*
- Membentuk satgas penanggulangan banjir dengan melibatkan semua pihak hingga masyarakat setempat.
- Mengalokasikan anggaran darurat yang transparan dan tepat sasaran.
Kritik ini bukan tanpa dasar. Warga hanya ingin hidup layak tanpa dihantui ancaman banjir setiap musim hujan datang. Pemerintah daerah, khususnya Bupati Sorong diminta untuk berhenti memberi janji dan mulai bekerja nyata. (Jharu)
Komentar