SORONG, PBD – Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat menggelar Torang Muamalah 2025 bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (22/7/25).
Pelaksanaan Torang Muamalah itu dalam rangka mendorong UMKM halal daerah di Provinsi ke-38 di Indonesia ini.
____
____
____
____
Torang Muamalah tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama-sama Forkopimda serta Kepala BI Perwakilan Papua Barat.
Usai dibuka, Wagub Ahmad Nausrau didampingi Kepala BI Perwakilan Papua Barat Setian menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku usaha syariah (PUS), sertifikat juru sembelih hewan (Juleha) dan penyerahan business matching kepada pelaku usaha syariah.
Setelahnya, Wagub beserta rombongan mengunjungi dan melihat langsung stand UMKM dari berbagai kelompok UMKM hingga perbankan syariah.
Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat atas inisiatif penyelenggaraan Torang Muamalah yang konsisten setiap tahun digelar sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi umat.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ikhtiar bersama untuk memperkuat ekonomi syariah melalui UMKM halal dan kemandirian pesantren. Kita ingin Papua Barat Daya menjadi provinsi yang berdaya saing dan bermartabat,” ungkap Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Ia menyoroti betapa pentingnya legalitas dan jaminan halal bagi produk-produk UMKM sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta berbagai pembaruan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
“Sebagai umat beragama, kita diajarkan untuk mencari harta yang halal dan bermanfaat. UMKM kita harus mampu bersaing, bukan hanya dari sisi kualitas, namun juga dari nilai spiritual yang mereka bawa,” terangnya.
Ia menambahkan, bahwa kemandirian ekonomi pesantren di Papua kini mulai tampak, lewat berbagai inisiatif wakaf produktif dan usaha yang dikelola secara profesional.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian memaparkan filosofi pengembangan ekonomi syariah yang diibaratkan seperti pembangunan kereta api.
“Kami sudah siapkan infrastrukturnya yakni sistem, regulasi, fasilitas. Kereta apinya sudah lengkap, tapi tantangannya adalah belum banyak penumpang. Tugas kita sekarang adalah menciptakan penumpangnya, yaitu para pelaku UMKM halal dan pesantren yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi syariah,” ucap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian.
Dipaparkannya bahwa, kegiatan Torang Muamalah merupakan langkah strategis untuk menjaring para pelaku usaha syariah agar lebih aktif dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Ia menegaskan bahwa Torang Muamalah ini merupakan wujud nyata komitmen BI bersama Pemprov PBD untuk membangun ekonomi syariah di Tanah Papua.
“Harapannya, lewat Torang Muamalah ini masyarakat bisa memahami ekonomi syariah lebih dalam dan terlibat aktif di dalamnya. Tidak hanya memahami, tapi juga menjalankan praktik ekonomi yang adil dan berkah,” paparnya.
Dengan dukungan kuar dari Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia, Torang Muamalah 2025 diyakini akan menjadi momentum penting dalam pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua, khususnya di provinsi termuda Indonesia, Papua Barat Daya. (Jharu)
Komentar