SORONG, PBD – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Cipayung (HMI, PMII, GMNI, dan HMI MPO) menggelar aksi unjuk rasa di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (2/9/2025).
Massa memulai aksi unjuk rasa dari Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) sekitar pukul 11.40 WIT, lalu melakukan long march sejauh 2 kilometer menuju Kantor DPRD Kota Sorong.
____
____
____
____
Sepanjang perjalanan, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi terkait isu-isu nasional hingga daerah yang mereka perjuangkan.
Sekitar pukul 13.48 WIT, massa tiba di halaman DPRD Kota Sorong dan langsung disambut Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong Syahrir Nurdin, Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong Ricky Taneri, Sekwan DPRD Kota Sorong serta sejumlah anggota dan staf dewan. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat keamanan.
Suasana unjuk rasa berlangsung tertib. Para pimpinan dan anggota DPRD duduk lesehan bersama mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan.
Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa mendesak agar DPRD membentuk panitia khusus (pansus) guna menindaklanjuti sejumlah persoalan yang mereka angkat.
Ketua Umum Badko HMI Papua Barat–Papua Barat Daya, Abdul Kadir Loklomin menjelaskan bahwa isu yang disuarakan mencakup bidang hukum, hak masyarakat, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Menurutnya, hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak digunakan untuk kepentingan politik maupun kekuasaan.
“Kami meminta DPRD memanggil aparat penegak hukum agar penanganan perkara di Sorong tidak bersifat represif. Beberapa penahanan warga dalam peristiwa kemarin dinilai tanpa dasar hukum yang jelas. Kami ingin hukum ditegakkan berdasarkan keadilan, bukan kepentingan,” ujar Ketua Umum Badko HMI Papua Barat–Papua Barat Daya, Abdul Kadir Loklomin
Selain itu, mahasiswa turut menyoroti isu lingkungan yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
“Kami mendesak DPRD Kota Sorong agar menyuarakan percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat di tingkat nasional,” imbuhnya.
Mahasiswa meminta agar pemerintah daerah membantu memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak kericuhan beberapa waktu lalu, termasuk pedagang kecil dan pemilik warung yang mengalami kerugian akibat fasilitasnya rusak belum lama ini.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong Ricky Taneri menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang digelar mahasiswa. Ia menegaskan DPRD pada prinsipnya menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme resmi pembentukan pansus.
“Kami berterima kasih kepada teman-teman Cipayung yang menyampaikan aspirasi dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Aspirasi itu sudah kami bahas, dan dalam 1–2 hari ke depan akan masuk ke fraksi-fraksi untuk persiapan pembentukan pansus,” kata Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong Ricky Taneri.
Ricky menambahkan, pansus nantinya akan beranggotakan maksimal 15 orang dari berbagai fraksi. Meski mahasiswa tidak bisa masuk secara struktural, DPRD berjanji akan melibatkan mereka dalam setiap pembahasan isu yang mereka usulkan, baik terkait kesehatan, pendidikan, hukum, maupun persoalan sosial lainnya.
“Setiap kali pansus membahas dengan dinas terkait, mahasiswa akan diundang untuk hadir dan memberikan pandangan,” ucapnya.
Usai unjuk rasa yang dilakukan, mahasiswa hingga jajaran anggota dewan melakukan aksi pembersihan sampah plastik yang berserakan halaman lembaga perwakilan rakyat itu.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, aksi unjuk rasa berakhir dengan damai. Mahasiswa dan DPRD Kota Sorong berkomitmen untuk terus bersama-sama mengawal isu-isu yang diangkat agar mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. (Jharu)
Komentar