MAYBRAT,PBD- Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Maybrat, Agustinus Tenau minta kepada pihak ketiga alias kontraktor yang mendapat pekerjaan di Maybrat untuk lebih memperhatikan kualitas. Apalagi pekerjaan itu sumber anggarannya dari dana Otsus.
Agustinus mengaku bahwa, pihaknya masih sering mendapati beberapa titik jalan pihak ketiga atau kontraktor asal kerja. Terkadang hanya kejar volume pekerjaan hanya demi pencairan 30 % hingga realisasi 100 %. Bila kerja begitu, sudah tentu dipastikan kualitas pekerjaaan asalan dan tidak bertahan lama.
“DPRD itu punya regulasi mengatur tentang melekatnya tiga fungsi. Kami tidak saja kerja pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan anggaran, tetapi juga pengawasan atau controlling. Olehnya pihak jangan asal kerja, kurangi volume dan lainnya demi kumpulkan untung besar,” tegas Agustinus Tenau saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (11/8/23).
Dikatakannya, APBD Maybrat tidak semata- mata lahir dari satu pihak saja dalam hal ini eksekutif yang dinahkodai seorang bupati. Namun hasil dari kemitraan dan kolaborasi antara kepala daerah (eksekutif) bersama- sama pimpinan maupun anggota DPRD (legislatif) yang ada di Kabupaten Maybrat.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pelaksana teknis di lapangan yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga harus memanfaatkan kewenangan untuk mengawasi kontraktor secara internal. PPK dan PPTK yang ditugaskan jangan hanya target realisasi tapi memperhatikan kualitas pekerjaan, volume kerja serta dapat menjaga conditional kearifan lokal.
“Ruas jalan di Maybrat itu ada 117, maka kita perlu identifikasi apakah ada potensi SDA (Sumber Daya Alam). Lalu potensi ekonomi seperti pariwisata, ini pengelompokan yang prioritas. Misalnya bangun aksesoris wisata Petik Bintang, Kali Kaca, Kali Ombak, Danau Uter dan Danau Pramu. Ini wajib dilakukan, dan tuntas kareng endingnya PAD,” ujarnya.
Semua tau seperti yang dilaporkan di waktu kunjungan Pj. Gubernur PBD bahwa, PAD Maybrat hanya Rp 150 juta dan paling tinggi Rp 200 juta, ini memalukan. Maka sebagai kaki tangan dari Tuhan, pemerintah perlu memperhatikan infrastruktur sebagai satu prasyarat. Jika infrastruktur itu berkualitas, publik tentunya rasa puas dengan kinerja pemerintah, tutup Agustinus Tenau. (Valdo)
Komentar