SKK Migas Pamalu Sosialisasi Hak dan Kewajiban Industri Hulu Migas

SORONG,- Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) menyelenggarakan sosialisasi dan temu sahabat jurnalis wilayah Pamalu yang berlangsung di salah satu Hotel di kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (26/3/22).

Sosialisasi tersebut bertujuan menyeimbangkan hak dan kewajiban guna membentuk keberlangsungan industri hulu migas dan pemerataan kesejahteraan di daerah, dimana diikuti puluhan jurnalis wilayah Pamalu.

Dalam pemaparan materi, Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku, Galih Agusetiawan mengatakan bahwa jurnalis harus paham mengenai antara hak dan kewajiban dalam mendukung industri hulu migas di wilayah ini.

Dikatakan olehnya, sebagai Satuan Kerja, SKK Migas bersama KKKS terus berupaya melakukan pemenuhan Perizinan dan Pertanahan, Semua kewajiban industri Hulu Migas telah dipenuhi. Namun sayangnya, tidak dibarengi dengan hak yang harus diterima oleh KKKS yang akan melakukan eksplorasi Migas di wilayah Papua, Papua Barat.

“Sumbangsih Migas di wilayah Papua Barat, Papua dan Maluku (Pamalu) hanya 2 persenĀ  dan wilayah Sorong hanya 0,7 persen dari sekian target di wilayah Indonesia yang direncanakan akan ada 6 sumur yang akan dibuka pada tahun 2022 ini, Kami berharap ada juknis dan juklak dari pemerintah daerah untuk mendukung eksplorasi Migas di Papua Barat,” ujar Galih.

Selain itu, Galih secara gamblang memaparkan hasil kinerja utama hulu migas ditahun 2021.

“Ada kontribusi dana bagi hasil (DBH) yang telah diterima haknya oleh provinsi, serta adanya kontribusi tambahan bagi industri lainnya sehingga tercipta multi player efek yang cukup tinggi sumabngsihnya dibandingkan sektor lain,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ia menyebutkan bahwa dominasi manfaat industri hulu migas itu hal yang diperlukan, sehingga operasional hulu migas wajib patuh pada setiap peraturan perundangan-undangan, dan menjadi kegiatan penting bagi negara.

Selanjutnya, disampaikannya terdapat terobos baru pengambilan data potensi migas di Papua di tahun 2021-2022, yang mana telah disepakati bersama.

Lebih lanjut, pihaknya berkeinginan untuk mewujudkan kelancaran dan percepatan kegiatan hulu migas di Indonesia timur.

“Kita ingin mewujudkan pemerataan 12 keuntungan hadirnya kegiatan hulu migas di daerah, menjaga keseimbangan pendapatan pusat dan daerah bersama para mitra untuk Indonesia sejahtera,” paparnya. (Jharu)

____

Komentar