SORONG, PBD – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sorong menyelenggarakan kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Sorong di Gedung Drs. Ec. L. Jitmau, M.M., Komplek Perkantoran Pemkot Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (31/3/23).
Pelaksanaan HLM TPID dipimpin oleh Pj. Walikota Sorong, George Yarangga, yang dihadiri oleh perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Sorong, anggota TPID Kota Sorong, perwakilan pelaku usaha BUMN dan swasta yang terkait dengan pengendalian inflasi di Kota Sorong. Kegiatan HLM TPID tersebut menjadi upaya debottlenecking berbagai isu pengendalian inflasi dan aksi nyata menjalin komitmen serta rencana kegiatan bersama dalam mendukung extra effort pengendalian inflasi pangan dari sisi hulu-hilir sebagai dampak potensi tingginya tekanan inflasi IHK, gejolak inflasi kelompok pangan (volatile foods), dan kendala pasokan di Kota Sorong menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1444 H.
Porsi ekonomi Kota Sorong menjadi yang tertinggi kedua di Papua Barat dan Papua Barat Daya yaitu sebesar 16%, namun demikian perlu dicermati karena pertumbuhan ekonomi Kota Sorong sebesar 1.88% atau peringkat 11 dibandingkan kabupaten lainnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pemulihan ekonomi Kota Sorong terus berlangsung dan mendorong konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi. Secara historis, selama bulan puasa terdapat tren kenaikan harga komoditas cabai rawit dan cabai merah.
Sedangkan menjelang HBKN Idul Fitri di Kota Sorong, memicu kenaikan harga beberapa komoditas inflasi pangan antara lain daging ayam ras, telur ayam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan gula pasir serta kenaikan harga tiket angkutan udara namun tetap pada ketentuan tarif bawah atas. Fluktuasi harga ikan masih menjadi faktor andil penyumbang inflasi yang cukup tinggi. Melihat tren inflasi Kota Sorong pada période HBKN Idul Fitri di 4 tahun terakhir, beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian yaitu angkutan udara, ikan laut, bawang merah, tomat, telur ayam ras dan sawi/kangkung.
Pada Februari 2023, inflasi Kota Sorong secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0.24% (mtm), namun secara tahunan mengalami inflasi sebesar 4.34% (yoy). Di tingkat Sulampua, inflasi IHK tahunan Kota Sorong merupakan terendah ke-2 di Sulampua setelah Kabupaten Merauke. Sementara itu di tingkat nasional, inflasi tahunan Kota Sorong merupakan terendah ke-5 dari total 90 kota IHK. Top 5 andil komoditas inflasi tahunan (yoy) Kota Sorong yaitu angkutan udara, bensin, angkutan dalam kota, ikan kembung dan bawang merah, sedangkan top 5 andil komoditas inflasi bulanannya (mtm) yaitu rokok kretek filter, ikan mumar, ikan teri, kangkung, dan ikan kembung.
HLM TPID Kota Sorong merupakan sebuah decisive action dalam mengendalikan inflasi khususnya pada kelompok inflasi volatile food dan core inflation. Dalam arahannya, Pj. Walikota Sorong, George Yarangga, menyampaikan bahwa TPID Kota Sorong akan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi yang mengacu pada kerangka 4K yaitu :
- Keterjangkauan Harga
- Peningkatan intensitas Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah khususnya 10 komoditas pangan strategis, sesuai dengan perkembangan harga historis di Kota Sorong;
- Operasi pasar/pasar murah dilakukan di lokasi dekat dengan pasar utama di masing masing daerah (terukur);
- Peningkatan efektivitas belanja bansos selama momen HBKN berupa bansos pangan, buka bersama masyarakat tidak mampu dll.
- Ketersediaan Pasokan
- Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk meningkatkan efektivitas pasokan melalui Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kota Sorong bersama KPw BI lain di daerah Sulampua;
- Pemantauan ketersediaan pasokan pangan pada pedagang Bersama Satgas Pangan di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya;
- Koordinasi dan bersinergi dengan Bulog dalam rangka meningkatkan realisasi SPHP di Kota Sorong dan sekitarnya, khususnya SPHP Beras.
- Kelancaran Distribusi
- Optimalisasi insentif subsidi ongkos angkut di Badan Ketahanan Pangan;
- Dukungan fasilitasi anggaran di antaranya untuk pelaksanaan operasi pasar (OP) dan distribusi / logistik.
- Komunikasi Efektif
- Pengelolaan ekspektasi inflasi terutama pada HBKN, antara lain dengan himbauan bersama bijak berbelanja dengan mengikutsertakan pemuka agama (penceramah, pendeta dan pastor) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
- Mengurangi tekanan harga dengan himbauan subsitusi konsumsi cabai bawang merah hasil olahan terutama produk UMKM.
Selain itu, Pj. Walikota Sorong juga menghimbau anggota TPID Kota Sorong untuk dapat menyiapkan infrastruktur pendukung kebijakan yaitu penguatan data dan informasi antara lain : penyusunan Neraca Pangan Daerah yang up to date, mapping période panen hortikultura daerah sentra (volume, lokasi dan waktu), mapping distributor utama/pedagang besar komoditas pangan strategis dan optimalisasi pemanfaatan data harga dan ketahanan stok, seperti www.hargapangan.id (PIHPS) dan Sistem Informasi Monitoring Stok Pangan Strategis Nasional (SIMONSTOK) oleh pemangku kebijakan.
Ke depannya, sinergi dan koordinasi juga perlu untuk terus dijalankan dengan baik agar semua upaya pengendalian inflasi di Kota Sorong sesuai apa yang diharapkan yaitu inflasi yang terjaga dalam rentang sasaran dengan memperkuat langkah-langkah yang mengacu pada kerangka 4K (menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) untuk kesejahteraan masyarakat Kota Sorong. (*)
Komentar