RAJA AMPAT, PBD – Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat telah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) kepada DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Raja Ampat pada 17 November 2025.
KUA dan PPAS ini merupakan dokumen penting dalam proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang memuat arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah.
“Selain KUA PPAS, dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) juga telah diserahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026,” ujar Plt. Kepala BPKAD Raja Ampat, Khodik kepada wartawan sorongnews.com melalui pesan Whatsaap, Selasa (18/11/2025).
Sementara itu, menurut Khodik Dana Desa menjadi salah satu pos anggaran yang diyakini dapat meningkatkan progres realisasi, karena akan disalurkan langsung ke desa untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi Dana Desa akan dicairkan secara bertahap, yaitu 40 persen pada tahap pertama dan 60 persen pada tahap kedua. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan tepat sasaran,” terangnya
Khodik menjelaskan bahwa 117 kampung di Kabupaten Raja Ampat saat ini sudah mengajukan permintaan Dana Desa. Namun Proses pencairan Dana Desa kini dilakukan secara individual, tidak lagi menggunakan sistem kolektif kolegial.
“Proses pencairan Dana Desa akan dilakukan secara individual, sesuai arahan Bupati. Kampung yang sudah menyelesaikan permintaan akan diproses lebih dulu, tidak ada lagi sistem kolektif kolegial,” tegasnya
Lanjut Khodik, bahwa realisasi anggaran saat ini terus didorong untuk mencapai target. Capaian realisasi anggaran saat ini diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 70 persen, jika dilakukan perekaman di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ia mengakui bahwa pembayaran TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) untuk 3 bulan terakhir belum dilakukan karena masih dalam proses penyesuaian.
“Ada sejumlah guru yang belum menerima TPP, jadi kami tetap jaga sehingga angkanya tidak naik dan semua bisa tercover dengan anggaran yang ada,” pungkasnya. (David)
Komentar