SORONG, PBD – Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal (RJK) menegaskan bahwa setiap kader Partai Golkar wajib mengikuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) terkait kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan.
Pernyataan ini disampaikan RJK melalui saluran telepon menyusul adanya berbagai aspirasi dan penolakan dari sejumlah pihak terkait keputusan yang telah ditetapkan DPP Golkar itu.
Sebelumnya, DPP Golkar secara resmi mencabut SK Henry Andrew George Wairara sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan menetapkan Ortis F. Sagrim sebagai penggantinya. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bernomor B-543/DPP/GOLKAR/II/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji pada tanggal 8 Februari 2025 lalu yang viral di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, RJK yang juga merupakan politisi senior partai berlambang pohon beringin itu angkat bicara dan menegaskan untuk semua kader Golkar wajib hukumnya mengikuti dan patuh terhadap keputusan yang dikeluarkan DPP Golkar.
“Khusus untuk semua kader partai, kita harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh DPP. Itu wajib hukumnya,” ujar Robert Joppy Kardinal.
Dirinya menegaskan bahwa, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan berbagai pihak turut memberikan perhatian terhadap Partai Golkar. Menurutnya, aspirasi dari luar partai Golkar tetap menjadi bagian dari demokrasi, namun kader Golkar memiliki kewajiban untuk tegak lurus terhadap keputusan partai.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat yang punya perhatian besar terhadap Partai Golkar. Tetapi keputusan yang diambil DPP pasti sudah melalui proses yang sesuai dengan aturan, juklak, juknis dan anggaran dasar partai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, RJK menekankan pentingnya percepatan proses penetapan pimpinan definitif DPRD Papua Barat Daya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
“Mengingat sudah memasuki bulan ketiga tahun 2025, saya berharap semua proses dapat segera diselesaikan agar pembangunan di daerah dapat berjalan lancar,” terangnya.
Dirinya berharap agar kader Golkar serta seluruh lapisan masyarakat bersama-sama mendukung penuh apapun keputusan yang dikeluarkan DPP Golkar, lantaran keputusan DPP Golkar dinilainya merupakan keputusan yang terbaik bagi kemajuan daerah.
“Kita harus dukung yang ada ini supaya DPRD Provinsi Papua Barat Daya bisa segera bekerja. Jangan sampai Golkar justru kehilangan peran dalam pengambilan keputusan daerah,” tandasnya.
Sebelumnya sejumlah aksi massa mengatasnamakan relawan Yosafat Kambu melakukan aksi unjuk rasa sekitar 4 kali agar Yosafat Kambu kader partai Golkar menggantikan rekan separtainya Hendry Wairara selaku ketua sementara DPRP PBD. Namun kemudian muncul SK atas nama Ortis Sagrim yang juga merupakan politisi partai Golkar dan lagi-lagi ditentang oleh massa pendukung Yosafat Kambu.
Dalam paripurna pengumuman penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Yosafat Kambu tidak terlihat mengikuti rapat karena alasan sakit. Sementara Hendry Wairara masih terlihat memimpin sidang paripurna. (Jharu)
Komentar