SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pra-Musrenbang PBD bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (11/3/25).
Rakor Pra-Musrenbang PBD itu digelar dalam rangka menyusun strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dan selaras dengan rencana pembangunan Nasional.
Gubernur PBD Elisa Kambu menekankan keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya bergantung pada perencanaan yang harus matang, namun harus adanya komitmen bersama semua pihak dalam merealisasikannya.
“Pembangun daerah harus ada komunikasi yang baik serta koordinasi baik antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kita ingin menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan, sehingga kita harus memiliki visi yang jelas tentang arah Papua Barat Daya ke depan,” kata Gubernur PBD Elisa Kambu.
Disebutkannya bahwa, semua perencanaan pembangunan yang dilakukan dinilainya harus berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat sekaligus diselaraskan dengan target pembangunan nasional.
“Kita bersama harus melihat pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar pembangunan berjalan efektif dan efisien. Tanpa adanya koordinasi yang baik, maka banyak program yang dapat berisiko tumpang tindih atau tidak berjalan optimal,” ucapnya.
Dirinya turut menyoroti pentingnya investasi di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang bagi kemajuan daerah.
“Kami menegaskan bahwa pendidikan ini harus menjadi prioritas agar generasi muda di Papua Barat Daya ini memiliki akses yang lebih baik dan tidak terbebani oleh biaya sekolah. Kita ingin memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena kendala biaya. Pemerintah harus hadir dan menjamin pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Selain itu, dirinya turut melihat sektor kesehatan yang dinilainya menjadi perhatian utama. Elisa menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepala Daerah dimasing-masing Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya untuk bersama-sama memastikan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi masyarakat, terutama didaerah terpencil.
“Kita harus melihat sektor kesehatan, saya meminta masing-masing kepala daerah dimasing-masing Kabupaten/Kota untuk memperhatikan sarana kesehatan, demi menunjang kebutuhan masyarakat terkait layanan kesehatan, apalagi masyarakat yang butuh layanan kesehatan di desa-desa dan di Kampung-Kampung,” sebutnya.
Dirinya meminta kepada seluruh kepala daerah se-Papua Barat Daya untuk bersama-sama memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita harus menyusun rencana yang bisa dieksekusi dengan baik, bukan hanya sekadar wacana. Tahun 2025 merupakan tahun eksekusi, sehingga bukan lagi perencanaan, mari kita siapkan dengan baik agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan nantinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Elisa menekankan bahwa pelaksanaan program harus berbasis pada janji yang telah dibuat kepada masyarakat. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mewujudkan janji-janji tersebut.
“Kita sudah berjanji kepada rakyat, jadi kita harus memastikan bahwa semua program yang kita jalankan benar-benar bermanfaat bagi mereka,” terangnya.
Dirinya optimis bahwa Provinsi Papua Barat Daya dapat mencapai kemajuan pesat apabila semua pihak dapat bergandengan tangan sekaligus bekerjasama, berkolaborasi dalam menjalankan program secara baik dan terarah.
“Saya melihat dan memperkirakan tantangan utama akan dihadapi pada tahun-tahun awal, tetapi mulai dari tahun 2027, pembangunan akan berjalan lebih maksimal. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama fokus dan bekerja keras dari sekarang demi kemajuan pembangunan Papua Barat Daya yang berkemajuan,” tandasnya.
Tampak hadir dalam pelaksanaan Rakor Pra-Musrenbang PBD itu yakni Gubernur PBD Elisa Kambu, Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau, Bupati-Wabup serta Walikota-Wakil Walikota se-Papua Barat Daya, pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov PBD, pimpinan perangkat daerah dimasing-masing Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya, Forkopimda di lingkup Pemprov PBD, Forkopimda di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya, TNI-Polri hingga pihak terkait lainnya. (Jharu)
Komentar