MERAUKE, PAPUA SELATAN – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo membuka kegiatan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi wilayah Provinsi Papua Selatan (PPS) 2023 di Careinn Hotel Merauke, Senin (8/5/23).
Pantauan Sorongnews.com, rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi wilayah Provinsi Papua Selatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan dalam hal ini Inspektorat PPS itu dihadiri Pj Sekda PPS, Maddaremmeng, Plt Asisten I Sekda PPS, Agustinus Joko Guritno, Plt Inspektur PPS, Sucahyo Agung Dwiaryanto dan Pejabat dilingkungan Pemprov Papua Selatan.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, Bupati Asmat, Elisa Kambu, Bupati Boven Digoel, Hengki Yaluwo, Sekda Kabupaten Mappi, Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel, Athanasius Koknak dan ASN Pemkab 4 kabupaten di PPS.
“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang optimal kepada seluruh ASN baik di Provinsi Papua Selatan maupun di 4 kabupaten dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan agenda-agenda politik,” tutur orang nomor satu di Provinsi Papua Selatan.
Pj Gubernur mengungkapkan, tahapan agenda politik pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 dimulai tahun ini hingga tahun depan sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku.
Apolo Safanpo mengungkapkan, ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan Pemprov Papua Selatan namun belum diinput dalam sistem aplikasi.
Diantaranya, bidang perencanaan dan penganggaran sudah dilaksanakan perencanaan dalam daerah yaitu pembinaan dan pengawasan dokumen RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA dan pengesahan anggaran.
Selain itu, pencegahan markup anggaran yang telah disusun, standar harga satuan, analisis standar biaya, harga satuan pokok kegiatan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pemprov Papua Selatan telah melakukan inovasi pelaksanaan dan pengadaan.
Tak hanya itu, Pemprov Papua Selatan juga sudah melaksanakan banyak program diberbagai bidang seperti perijinan dan pembahasan penyerahan P3D terkhusus hibah aset dari provinsi dan 4 kabupaten cakupan wilayah PPS, pengadaan sarpras penunjang aktivitas pemerintah sesuai regulasi dan manajemen aset serta penunjukkan MCP aset daerah.
“Mohon bantuan arahan dan bimbingan selama rakor berlangsung terkait hal-hal yang sudah kita lakukan tapi belum terinput disistem aplikasi zona integritas menuju WBK,” lugas Pj Gubernur PPS.
Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir untuk mendapatkan manfaat secara optimal. (Hidayatillah)
Komentar