Percepat Pembangunan di Papua Barat, Komisi VIII DPR Lakukan Kunker di Kota Sorong

SORONG,- Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) kepada pihak Pemerintah Kota Sorong dalam rangka melakukan pengawasan sekaligus mempercepat proses pembangunan di Provinsi Papua Barat, kunker tersebut berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Senin (10/10/22).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka langsung memimpin jalannya rapat koordinasi. Setelah melakukan rapat koordinasi, Ia mengatakan bahwa DPR telah melakukan salah satu fungsi dari DPR RI yaitu fungsi pengawasan atas pelaksanaan pembangunan.

____ ____ ____ ____

“Dalam kunker ini, Komisi VIII lebih kepada patner kerja yang di dalamnya ada Bidang keagamaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial juga BPBD”, katanya.

Dalam sambutannya, Ia juga mengatakan kunker ini sebagai sarana mendapat aspirasi juga masukan-masukan dari para jajaran pemda baik Kota Kabupaten Sorong dan Pihak Pemprov.

Menurutnya, masukan dari empat patner tadi dinilai perlu, ada aspirasi yang bisa diserap serta dicermati sehingga hal ini tentunya akan menjadi bahan yang dibahas dalam sidang DPR RI.

“Fungsi kerja kami di DPR salah satunya yaitu melalui fungsi anggaran sehingga pada tahun 2022, Komisi VIII DPR RI telah mengesahkan anggaran dengan mitra-mitra kerja Komisi VIII, Alokasi anggaran untuk Kementerian Agama RI sebesar 66 Triliun lebih,” ungkap Pitaloka.

Terdapat beberapa cacatan penting yang menjadi catatan Wakil DPR Komisi VIII tersebut, seperti pelayanan haji dan umroh yang baru ada di tiga kabupaten, soal kuota haji sekaligus penguatan terhadap KUA.

“Alokasi anggaran untuk Kementrian Sosial sebesar 78 Triliun, bagaimana penyaluran bansos terutama soal data-datanya mengingat di Wilayah Papua masuknya logistik itu sangat sulit padahal ini program perlu dilakukan agar mengarah kepada pemberdayaan ekonomi”, jelasnya.

Alokasi anggaran sebesar 252 Miliar lebih pun telah dialokasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ia menambahkan, agar dapat mengurangi dan mengatasi semua kekurangan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan koordinasi yang baik antar semua pihak sehingga bisa tercapai terutama dalam mensejahterakan seluruh masyarakat. (Mewa)

Komentar