SORONG, PBD – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Papua Barat Daya Yakob Kareth secara resmi menutup kegiatan penyusunan dokumen rencana Kontinjensi Ancaman Bencana Konflik Sosial (KABKS) ditandai dengan penabuhan tifa bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (18/7/25).
Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, dimulai sejak Senin (14/7/25) lalu dan merupakan hasil inisiasi dari Adventist Development and Relief Agency (ADRA) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
____
____
____
____
Dalam sambutannya, Pj Sekda PBD Yakob Kareth menyampaikan bahwa kegiatan penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis dalam membangun kesiapsiagaan daerah terhadap potensi konflik sosial yang dapat berdampak besar terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat di Papua Barat Daya.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, konflik sosial baik yang bersifat laten maupun terbuka, jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik, dapat berujung pada bencana kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen rencana kontinjensi ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen kita dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari dampak buruk pascabencana konflik,” ujar Pj Sekda PBD Yakob Kareth mewakili Gubernur PBD Elisa Kambu.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah berkontribusi aktif selama proses penyusunan dokumen, mulai dari berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, hingga para pakar dan praktisi di lapangan.
“Kolaborasi lintas sektor, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta kontribusi ide dan pengalaman lapangan yang telah dibagikan sangat berarti dalam menghasilkan dokumen yang kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah kita,” terangnya.
Yakob Kareth menegaskan bahwa dokumen ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari langkah-langkah operasional dalam penanggulangan pascabencana konflik sosial.
Tak hanya itu, dirinya menekankan pentingnya komitmen lanjutan untuk mensosialisasikan, mengintegrasikan dan melaksanakan dokumen tersebut dalam sistem penanggulangan bencana daerah secara menyeluruh.
“Harapan saya, seluruh pihak dapat terus menjaga semangat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi konflik sosial. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap mendukung dan memfasilitasi setiap upaya untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat serta membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Kegiatan ini menandai langkah awal penting dalam kesiapsiagaan dan respon daerah terhadap dinamika sosial yang berpotensi memicu konflik, dengan harapan agar Papua Barat Daya dapat menjadi wilayah yang tangguh, damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. (Jharu)
Komentar