SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai pilar strategis guna meningkatkan mutu pelayanan publik dan memperkuat fondasi ekonomi lokal.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau saat membuka pelaksanaan Workshop BLUD tahun 2025 bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (24/7/25).
Wagub menyampaikan bahwa BLUD merupakan model pengelolaan keuangan yang fleksibel namun tetap akuntabel. BLUD dinilai mampu mempercepat dan meningkatkan mutu pelayanan publik, terlebih dalam situasi dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah dan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.
“Kita ingin mendorong BLUD sebagai unit pelayanan publik yang mandiri, berintegritas, dan bisa menjadi solusi konkret bagi tantangan pembangunan,” ujar Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Diterangkannya bahwa, penerapan BLUD diarahkan untuk mempercepat layanan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Workshop ini menjadi langkah penting untuk membangun sinergi lintas sektor serta menyamakan persepsi tentang urgensi reformasi layanan publik berbasis BLUD,” terangnya.
Ia berharap, workshop ini turut menjadi ajang edukasi bagi para pengelola BLUD dan perangkat daerah dengan materi yang mengupas tuntas regulasi, strategi implementasi, serta identifikasi peluang kolaborasi antar-institusi.
“Harapannya, melalui BLUD, kita dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi PBD Eksan Musa’ad menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya menunjukkan tren positif. Ia menyebut dari angka pertumbuhan sebesar 1,8 persen di tahun 2022, kini meningkat menjadi 4,82 persen pada triwulan pertama 2025, meski demikian diakuinya tantangan besar masih mengadang.
“Kita masih menghadapi rendahnya PAD, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, serta kesenjangan dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan,” tutur Eksan Musa’ad.
Menurutnya, BLUD merupakan jawaban untuk menjembatani antara kebutuhan peningkatan layanan dengan upaya penguatan ekonomi daerah.
“Dengan pengelolaan yang profesional dan efisien, BLUD diharapkan dapat menjadi penggerak tumbuhnya sektor-sektor potensial dan sekaligus mendongkrak kemandirian fiskal daerah,” ucapnya.
Ia memaparkan bahwa, saat ini, kontribusi PAD terhadap APBD Papua Barat Daya baru mencapai sekitar 10 persen, dengan sebagian besar anggaran masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah pun menargetkan BLUD sebagai mesin baru untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah,” paparnya.
Ia berharap, dengan penyelenggaraan workshop ini, Papua Barat Daya menegaskan langkah nyatanya dalam reformasi pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis tata kelola daerah yang lebih adaptif dan mandiri. (Jharu)
Komentar