SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong pada Selasa (9/12/25).
Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama-sama.
Wagub PBD Ahmad Nausrau menegaskan bahwa penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan implementasi nyata dari amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.
Ia menekankan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam memperkuat pencegahan korupsi di seluruh lini birokrasi.
“Pemerintah, baik provinsi, kabupaten hingga kota, harus terus membangun kualitas birokrasi yang kuat agar upaya pemberantasan korupsi dapat diwujudkan,” ujar Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Lebih lanjut, Wagub memandang bahwa perjalanan Papua Barat Daya yang tepat tiga tahun berdiri sebagai provinsi baru. Menurutnya, tujuan pembentukan provinsi ini yakni mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan.
“Karena itu kita membutuhkan fondasi birokrasi yang kuat, bersih, dan bebas dari KKN yakni bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.
Dirinya menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak boleh hanya berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh aparatur negara.
“Korupsi ini mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Ketika kita melakukannya, kita telah mengorbankan integritas dan nilai moral yang sudah kita tanamkan sejak dini,” ungkapnya.
Ahmad Nausrau meminta sekaligus berharap bahwa seluruh aparatur negara merupakan garda terdepan dalam menjaga agar jalannya pemerintahan tetap efektif, bersih, jujur, adil dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia mengingatkan agar setiap pegawai hanya mengambil apa yang menjadi haknya, meskipun godaan untuk menyalahgunakan wewenang sering kali muncul.
“Kebenaran dan kebatilan selalu hadir di depan kita. Kita diberi pilihan untuk memilih,” ucapnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemprov Papua Barat Daya berharap tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjadikan nilai-nilai anti korupsi sebagai budaya kerja dan budaya hidup.
“Budaya anti korupsi itu harus dimulai dari diri sendiri, kemudian diterapkan di lingkungan kerja masing-masing, sehingga berakar kuat dalam sistem birokrasi daerah,” terangnya
Pada kesempatan itu, Wagub mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk memperkuat internal control melalui peningkatan kepatuhan terhadap prosedur dan menghindari benturan kepentingan dalam setiap proses kerja.
“Mari kita memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan pada prosedur, serta menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,” tandasnya. (Jharu)
Komentar