SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (8/8/25).
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD ini resmi dibuka dengan penabuhan tifa secara bersama oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Pj Sekda PBD Yakob Kareth, Ketua MRP PBD Alfons Kambu, Ketua DPR PBD Ortis Fernando Sagrim, serta pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur PBD Elisa Kambu menekankan bahwa RPJMD 2025–2029 merupakan milik bersama seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Ia menyampaikan harapannya agar proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen formal. Ia lahir dan akan menjadi milik kita semua. Seluruh aktivitas pembangunan lima tahun kedepan harus mencerminkan aspirasi rakyat Papua Barat Daya,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Ia turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan dalam perumusan rencana pembangunan ini. Secara khusus, ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Ahli, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atas pendampingan dan arahan yang diberikan.
“Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua, serta semua elemen masyarakat yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam proses penyusunan RPJMD ini,” ucapnya.
Dipaparkannya bahwa, melalui pelaksanaan Musrenbang ini menjadi momentum penting dalam rangka menyelaraskan visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dengan kebutuhan pembangunan di tingkat akar rumput.
“Berbagai isu strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pelestarian lingkungan menjadi fokus dalam perencanaan ini,” paparnya.
Ia berharap, hasil dari Musrenbang RPJMD 2025–2029 ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang kuat, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya secara menyeluruh.
“Pada prinsipnya melalui Musrenbang RPJMD ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan kembali pentingnya sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif,” tandasnya. (Jharu)
Komentar