MERAUKE, PAPUA SELATAN – Biro Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi kebijakan percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Selatan (PPS).
Pantauan Sorongnews.com Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda PPS, Agustinus Joko Guritno membuka secara resmi sosialisasi kebijakan non-pelayanan dasar yang diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut di Hotel Halogen Merauke, Rabu (29/11/23). Dihadiri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri.
____
____
____
____
Dalam sambutannya, Asisten I Sekda PPS, Agustinus Joko Guritno mengatakan, kebijakan penanggulangan stunting dan pencegahannya dianggap perlu menjadi perhatian serta prioritas bersama dengan mengacu pada data balita yang terkena stunting di kabupaten cakupan PPS yaitu Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi sebanyak 3.296 kasus.
Selain daripada itu, minimnya pengetahuan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga perlu dibahas dan dievaluasi agar seluruh program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Sosialisasi kebijakan ini memiliki makna yang cukup strategis sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka merumuskan kebijakan kesejahteraan rakyat guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terkhusus penanggulangan stunting serta penghapusan kemiskinan ekstrem di PPS,” jelasnya.
Agustinus Joko Guritno mengingatkan, semua dinas/instansi terkait dalam tim penanggulangan stunting dan kemiskinan turut hadir mengikuti sosialisasi karena secara teknis nantinya yang akan mengoperasikan program Pemprov sekaligus memiliki regulasi atau petunjuk teknis (juknis).
“Masalah stunting juga disoroti oleh Presiden hingga menyatakan bahwa dana yang disiapkan dengan praktek yang dilakukan kontradiksi yaitu biaya rapat, transportasi lebih besar daripada yang dikelola langsung untuk memperbaiki kesehatan ibu dan anak golongan stunting. Ini tidak boleh terjadi di Papua Selatan. Perlu dibahas dalam rumusan kebijakan sehingga upaya menurunkan stunting bisa dilakukan. Oleh sebab itu, koordinasi antara tim harus solid dilakukan,” tegasnya.
Dengan kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan dan dapat dimanfaatkan untuk saling bertukar pikiran dan menyampaikan ide serta inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Hal ini perlu saya sampaikan agar para kepala OPD dalam perencanaan kegiatan dapat memprogramkan kegiatan pelayanan yang menyentuh langsung dan bermanfaat serta tepat sasaran bagi masyarakat baik pelayanan dasar maupun non dasar demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Asisten I Sekda PPS.
Diakuinya, seiring perkembangan dan tantangan tugas yang semakin kompleks serta perubahan lingkungan strategis yang harus diantisipasi, maka sosialisasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis untuk memecahkan beberapa persoalan yang dihadapi baik pada tataran kebijakan maupun operasional di lapangan dalam mewujudkan program pemerintah pusat.
Sejalan dengan tujuan sosialisasi ini memperoleh masukan tentang pemecahan masalah dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem secara sungguh-sungguh.
“Diperlukan akselerasi program pembangunan pelayanan masyarakat serta perbaikan kebijakan, dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, pendanaan, bantuan teknis dan pendampingan, evaluasi serta monitoring antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten se-PPS,” tuturnya.
Agustinus Joko Guritno menambahkan, sosialisasi tersebut memberikan kontribusi manfaat yang dipakai sebagai acuan dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan serta penyempurnaan seluruh program yang sedang dan akan berlanjut. (Hidayatillah)
Komentar