SORONG, PBD – Sejumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat Daya melakukan pemalangan kantor mereka sendiri, Selasa (29/7/25) sebagai bentuk protes internal.
Aksi tersebut dilakukan dengan mengunci pintu kantor dan menumpuk tong sampah di depan pintu masuk, membuat aktivitas dinas lumpuh sementara.
Pantauan langsung Sorongnews.com menunjukkan para pegawai duduk-duduk di halaman kantor, menunggu kehadiran Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Beberapa dari mereka enggan memberi keterangan kepada media, sebelum gubernur tiba di lokasi.
Setibanya di kantor PUPR, Gubernur PBD Elisa Kambu langsung turun dari kendaraan dinasnya dan dengan tegas menegur pegawai yang terlibat aksi pemalangan.
“Kalian ini pegawai atau bukan? Kalian pikir apa yang kalian lakukan ini bagus? Sekarang buka,” tegas Gubernur PBD Elisa Kambu dengan suara lantang di depan puluhan pegawai.
Tak lama setelah teguran tersebut, para pegawai langsung membuka palang dan membuka akses masuk ke kantor. Gubernur PBD kemudian menggelar pertemuan tertutup bersama jajaran PUPR untuk membahas persoalan yang mendasari aksi tersebut.
Usai pertemuan internal, Gubernur Elisa Kambu kepada awak media menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan akan digelar keesokan harinya, Rabu (30/7/25) sekitar pukul 08.00 WIT.
“Nanti besok baru kami kasih informasi lebih lanjut,” ujar Gubernur singkat sambil meninggalkan lokasi.
Meski belum ada keterangan resmi dari pihak dinas terkait alasan pasti di balik aksi pemalangan, sumber internal menyebutkan bahwa permasalahan diduga berkaitan dengan masalah internal yang dihadapi Dinas tersebut.
Dari video yang diperoleh sorongnews, salah satu pegawai menganggap Kadis PUPR saat ini Yakobus Tandung Pabimbin jarang masuk kantor dan tidak pernah membina pegawai dengan baik. Hampir 3 tahun pegawai PUPR merasa bagaikan anak ayam kehilangan induknya.
Sejumlah awak media masih menunggu pernyataan resmi dari Kepala Dinas PUPR maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam pertemuan lanjutan besok.
Aksi ini menjadi sorotan publik mengingat terjadi di instansi teknis strategis yang memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur daerah. (Jharu)
Komentar