SORONG, PBD – Pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di halaman Gedung Olahraga Pancasila pada Senin (16/3/2026) berlangsung ricuh dan tidak tertib.
Kegiatan yang ditujukan bagi Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat Muslim menjelang Idul Fitri itu dipadati ribuan warga sejak pagi hari.
Pantauan di lokasi menunjukkan masyarakat berdesakan sambil membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP untuk mendapatkan paket sembako murah yang disediakan pemerintah.
Tito, warga Kelurahan Klawasi, mengaku telah datang sejak pukul 09.00 WIT namun hingga pukul 14.00 WIT belum juga mendapatkan pelayanan untuk membeli paket sembako tersebut.
“Dari jam sembilan pagi sampai jam dua siang kami masih menunggu. Banyak masyarakat yang datang tapi tidak dilayani dengan baik,” ujarnya.
Dalam promosi kegiatan tersebut, pemerintah menyebutkan bahwa dengan menukarkan uang sebesar Rp100 ribu masyarakat bisa mendapatkan paket sembako yang terdiri dari beras 10 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula 1 kilogram dan satu rak telur ayam.
Kegiatan pasar murah ini direncanakan berlangsung selama dua hari. Hari pertama digelar di halaman GOR Pancasila Kota Sorong, sementara pada hari kedua akan dilaksanakan di Alun-Alun Aimas mulai pukul 10.00 WIT hingga selesai.
Namun sejumlah warga mengaku kecewa dengan sistem pelayanan yang dinilai tidak profesional. Mereka harus berdesakan dan mengantri berjam-jam di bawah terik matahari tanpa kepastian mendapatkan paket sembako.
Mayoritas warga yang mengantri adalah kaum ibu rumah tangga. Meski cuaca cukup panas, mereka tetap bertahan demi mendapatkan bahan pangan murah tersebut.
Menurut Tito, kebijakan pasar murah ini dinilai belum tepat sasaran dan justru menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Papua Barat Daya masih cukup tinggi.
“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pangan murah, tapi tidak semuanya bisa terlayani. Pemerintah seharusnya memikirkan cara lain agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat mengoptimalkan program subsidi pangan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, melalui dana Dana Otonomi Khusus Papua maupun dana bagi hasil migas.
Warga juga berharap kehadiran Provinsi Papua Barat Daya yang kini memasuki usia empat tahun mampu menghadirkan program nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Pantauan di lapangan menunjukkan warga telah memadati lokasi sejak pukul 09.00 WIT sebelum kegiatan pembukaan pasar murah dimulai. Kurangnya pengaturan dari panitia membuat antrean menjadi tidak tertib dan memicu kericuhan.
Banyak warga akhirnya pulang dengan tangan kosong meski telah mengantri berjam-jam. Bahkan sejumlah orang tua terlihat membawa anak-anak mereka ikut mengantri, yang membuat situasi semakin padat dengan tangisan anak-anak di tengah kerumunan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya belum memberikan tanggapan resmi terkait kericuhan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. (oke)
_____
Komentar