SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan menyelenggarakan Lokakarya “Penguatan Pembangunan Rendah Karbon” pada 2–3 Oktober 2025 di Kota Sorong.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Pemprov Papua Barat Daya, Atika Rafika, mewakili Gubernur Papua Barat Daya.
Atika memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat komitmen daerah terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim.
Lokakarya ini didukung oleh mitra pembangunan Konservasi Indonesia (KI), dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.
Mengusung tema “Memperkuat Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua Barat Daya”, kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman terhadap kondisi aktual pembangunan rendah karbon di provinsi, serta mengidentifikasi strategi, pendekatan, dan peluang investasi hijau ke depan.
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menekankan pentingnya pendekatan pembangunan rendah karbon sebagai strategi utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan daya saing daerah.
“Papua Barat Daya dikenal memiliki ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang luas, serta menyimpan keanekaragaman hayati dan non-hayati yang luar biasa. Tercatat sekitar 3,5 juta hektare kawasan hutan dan 2,5 juta hektare wilayah konservasi perairan. Potensi ini harus dikelola secara berkelanjutan, salah satunya melalui pendekatan pembangunan rendah karbon yang menjamin keberlanjutan lintas generasi dan daya saing investasi daerah,” ujar Kelly Kambu.
Lokakarya ini juga menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aksi daerah dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, yakni 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Konservasi Indonesia sebagai mitra pembangunan menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon di Papua Barat Daya. Komitmen ini disampaikan oleh Direktur Program Sahul Papua, Roberth Mandosir.
“Dengan kekayaan ekosistem yang dimiliki oleh provinsi ini, Papua Barat Daya mampu berkontribusi signifikan dalam upaya menurunkan GRK dan secara nyata ikut menyelamatkan bumi. Hal ini sejalan dengan tujuan KI dalam kerja konservasi di Indonesia. KI akan terus mendukung inisiatif pembangunan rendah karbon di Tanah Papua, termasuk melalui penguatan data dan informasi,” tegas Roberth.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta akan membahas capaian dan tantangan implementasi aksi iklim di tingkat daerah, mengeksplorasi potensi sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), serta mendiskusikan mekanisme insentif seperti skema Nilai Ekonomi Karbon sebagai peluang investasi lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Harapannya, kegiatan ini mampu melahirkan rekomendasi strategis dalam membangun perencanaan dan aksi daerah yang memperkuat pencapaian pembangunan rendah karbon,” tutup Kelly. (**/Oke)
Komentar