SORONG, PBD – Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) bersama Forum Lintas Suku, DPR Papua Barat Daya Jalur Otsus serta tokoh adat setempat menyerukan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Sorong pasca kericuhan sejak Rabu (27/8/25) lalu.
Ketua Pokja Adat MRPBD, Mesakh Mambraku menegaskan bahwa pihaknya bersama tokoh adat telah melakukan konsolidasi dengan Kapolresta Kota Sorong serta menghasilkan sejumlah kesepakatan penting.
“Yang pertama, kami bersepakat menjaga kondusivitas Kamtibmas Kota Sorong secara damai. Yang kedua, menjadi kewajiban seluruh pemerintah baik provinsi, kota, maupun lembaga terkait untuk ikut mensosialisasikan kondisi damai, agar Sorong tetap damai,” ujar Ketua Pokja Adat MRPBD, Mesakh Mambraku kepada awak media didepan Kantor Wali Kota Sorong, Jumat (29/8/25).
Ia menekankan bahwa, MRPBD memahami kondisi sosial budaya masyarakat Papua, sehingga setiap langkah penanganan keamanan harus mengutamakan pendekatan persuasif.
Dirinya meminta TNI-Polri tidak serta merta menggunakan prosedur nasional yang kaku karena berpotensi menimbulkan korban di tengah-tengah masyarakat.
“Harapan kami, TNI-Polri bisa menggunakan pendekatan persuasif, jangan langsung dengan protap nasional. Orang asli Papua jangan sampai jadi korban. Tidak boleh ada lagi yang tertembak, berdarah, atau kehilangan nyawa. Semua harus diselesaikan lewat kultur dan dialog,” paparnya.
Mesakh turut memastikan dan menjamin, kehadiran MRPBD akan terus mengawasi proses penanganan keamanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“Kami tidak ingin ada korban lagi seperti kemarin. Kami ingin Sorong tetap aman dengan cara yang bermartabat,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa, MRPBD mengajak seluruh masyarakat Sorong dan sekitarnya untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta mendukung terciptanya keamanan di Ibukota Provinsi termuda di Indonesia ini.
“Wajah damai Sorong adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga bersama-sama supaya tidak ada lagi korban dan semua bisa diselesaikan secara budaya dan persuasif,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPR Papua Barat Daya Jalur Otsus, Roberth George Yulius Wanma menuturkan bahwa seluruh elemen adat dan wakil rakyat siap memberikan jaminan agar kondisi Kota Sorong tetap aman terkendali.
“Sudah disampaikan oleh Ketua Pokja Adat tadi, itu menjadi dasar kita semua orang asli Papua supaya menjaga diri. Jangan cepat terprovokasi pihak-pihak luar yang ingin merusak tatanan budaya dan adat kita,” tutur Anggota DPR Papua Barat Daya Jalur Otsus, Roberth George Yulius Wanma.
Roberth menyebut, jaminan keamanan yang sebelumnya disebutkan akan ditambah menjadi lebih luas, mencakup dukungan penuh dari MRP, DPR Otsus, kepala suku, dan Forum Lintas Suku.
“Kami sampaikan kepada orang tua yang anak-anaknya ditahan agar kembali ke wilayah masing-masing. Jangan ada lagi pemalangan, pembakaran ban, atau kericuhan. Kami sudah berikan jaminan kepada Kapolresta supaya ada ruang pembebasan anak-anak itu,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setiap aparat keamanan wajib bertindak sesuai SOP yang berlaku.
“Kalau ada aparat yang bertindak di luar SOP, itu urusan hukum. Pelanggaran hukum tetap akan diproses. Kami tetap kawal hal ini,” tandasnya. (Jharu)
Komentar