Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Indeks Harmoni Bergulir, Tingkatkan Keharmonisan Sosial di PBD

SORONG, PBD – Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengukuran indeks harmoni tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Kantor Gubernur PBD, Kota Sorong, Kamis (4/7/24).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengukuran indeks harmoni tahun 2024 itu dibuka oleh Kepala Kesbangpol Provinsi PBD, Sellvyana Sangkek mewakili Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad.

Kepala Kesbangpol Provinsi PBD, Sellvyana Sangkek menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politk dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang telah menginisiasi kegiatan penting ini.

“Pengukuran Indeks Harmoni merupakan salah satu instrumen vital dalam memahami dan mengevaluasi tingkat keharmonisan sosial di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Kepala Kesbangpol Provinsi PBD, Sellvyana Sangkek.

Diakuinya bahwa, keharmonisan sosial adalah fondasi bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan suatu wilayah. Menurutnya, tanpa adanya harmoni, sulit bagi kita semua untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi yang relatif masih baru, merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan agama. Keberagaman ini adalah kekayaan yang harus kita jaga dan rawat bersama. Namun, keberagaman juga menuntut kita untuk bekerja lebih keras dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan yang ada,” terangnya.

“Indeks Harmoni yang akan kita ukur dan evaluasi hari ini adalah alat yang sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kita berhasil dalam menjaga dan meningkatkan harmoni sosial tersebut,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, dirinya berharap, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi harmoni sosial di Provinsi Papua Barat Daya.

Dengan demikian, dipaparkannya, melalui kegiatan ini, data dan temuan yang dihasilkan akan sangat berharga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan harmoni sosial di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan sesi tanya jawab yang akan berlangsung, serta memberikan masukan dan saran yang konstruktif,” harapnya.

Dirinya menyampaikan harapan agar hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret.

“Kita tidak boleh berhenti hanya pada pengukuran, tetapi harus bergerak maju dengan tindakan nyata untuk memperbaiki dan memperkuat harmoni sosial di masyarakat,” pintanya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Ketua Tim Pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Andi Purnamawaty Muchtar, Kepala Kesbangpol PBD Sellvyana Sangkek, Perwakilan Kemendagri, Sekda Kota Sorong Yakob Karet, Forkompinda lingkup Pemprov PBD hingga Forkompinda Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya lainnya. (Jharu)

____

Komentar