SORONG, PBD – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 resmi digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026) lau.
Rakornas tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang memberikan taklimat kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 4.000 peserta yang terdiri dari unsur kementerian, lembaga, TNI–Polri, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Usai mengikuti Rakornas, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya kolaborasi dan kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pelaksanaan program-program strategis nasional.
“Presiden menyampaikan bahwa pusat dan daerah harus kompak, harus sejalan dalam mempercepat program-program strategis, baik dari pusat maupun dari daerah,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu saat ditanyakan awak media bertempat di Kantor Gubernur PBD, Rabu (4/2/2026).
Dirinya menegaskan bahwa tidak ada penekanan khusus kepada Papua, melainkan upaya penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh kebijakan berjalan selaras.
“Tidak ada penekanan khusus untuk Papua. Ini semua normal, intinya bagaimana ada penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” jelasnya.
Dalam Rakornas tersebut, salah satu isu yang turut disinggung yakni persoalan pengelolaan sampah. Menurut Elisa Kambu, masalah sampah menjadi perhatian serius pemerintah daerah Papua Barat Daya, khususnya di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.
“Masalah sampah ini menjadi atensi kita. Kami akan rapat dengan para bupati dan wali kota untuk mendorong penanganannya bersama-sama,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa hingga saat ini pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Papua Barat Daya masih belum tertata dengan baik.
“Masalah kita di sini kan TPA yang belum terbenahi secara baik, kemudian TPS juga masih amburadul. Ini yang nanti kita coba benahi bersama,” ungkapnya.
Mantan Bupati Asmat 2 periode itu menyebutkan, upaya penanganan akan dilakukan secepatnya, meski diakui pengelolaan sampah membutuhkan investasi dan teknologi yang tidak sedikit.
“Kalau hanya pengumpulan dan pengangkutan bisa dilakukan, tapi kalau tidak ada teknologi untuk mengurai sampah, TPA akan tetap penuh. Ini membutuhkan modal dan investasi yang besar,” terangnya.
Ia berharap kedepan akan ada intervensi dari pemerintah pusat, khususnya terkait dukungan teknologi dan kebijakan dalam pengelolaan sampah, sehingga persoalan tersebut dapat ditangani secara lebih berkelanjutan.
“Kami berharap ke depan ada dukungan dari pemerintah pusat, terutama bagaimana pengelolaan sampah ini bisa ditangani dengan lebih baik,” pungkasnya. (Jharu)
Komentar