SORONG, PBD- Wakil Ketua Komisi IX DPD RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan mereka akan dukung Provinsi Papua Barat Daya dalam peningkatan sektor kesehatan.
Pernyataan disampaikan lewat Kunker Komisi II DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung dalam gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (14/7/23).
“Kami berbagai fraksi komisi IX DPR RI akan dukung agar kebutuhan sarana prasarana alat kesehatan juga tenaga kesehatan baik dokter-dokter spesialis bisa untuk segara dipenuhi di provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Lanjutnya, khusus kesehatan RSUD J.P. Wanane, mereka telah kunjungi dan melihat bahkan mendengarkan langsung catatan dari lapangan.
“Komitmen kami secepatnya apalagi UU Kesehatan sudah disahkan tentu akan ada ruang untuk mendorong pemenuhan dapat dilakukan dalam waktu lebih cepat dari pada biasanya,”bebernya.
Katanya, dalam dialog Pj Gubernur tentu menguatkan mereka dalam rapat-rapat Komisi IX kedepan, untuk membahas anggaran pagu definitif bulan Agustus September Oktober nanti.
“Beberapa permintaan tadi bisa kami penuhi dari RAPBN atau APBN tahun 2024, kalau kekurangan tenaga medis, saya rasa semua kabupaten kota pun mengalaminya,” terangnya.
Fokus Komisi IX DPR RI, mendorong aga Papua Barat Daya ini agar harus memiliki tenaga spesialis yang cukup banyak dalam bidang penyakit TB sebab penderitanya cukup tinggi.
Ia bilang, rumah sakit juga butuh fisikawan nuklir agar bisa membuat beberapa alat, kebutuhan tenaga medis, tenaga kesehatan bahkan jenis alat yang sudah ada namun belum bisa digunakan.
Sehingga pihaknya akan terus mendorong Provinsi Papua Barat Daya sampai memiliki rumah sakit sendiri, sebab sementara masih menggunakan rumah sakit kabupaten Sorong.
Sementara itu, Direktur RSUD Wanane Kabupaten Sorong, Dr.Theo Mansa, Wanane, menyambut positif kunjungan Komisi IX dalam mendukung rumah sakit tipe c menjadi tipe b.
“Saya selalu direktur sambut baik sebab ini langsung disuarakan oleh Komisi IX DPR RI kepada Departemen Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya,” jelasnya.
Bebernya, RSUD J.P. Wanane secara operasional harus menjadi tipe B, karena dari segi operasional sudah memberikan pelayanan yang sekelas tipe B.
Ia mencontohkan, seperti bedah saraf atau bedah digestif yang levelnya sudah kelas B, tetapi pelayanan dilakukan kelas C akhirnya operasionalnya lebih tinggi dari pada yang dibayarkan BPJS.
“Tahun ini kita pengadaan katerisasi jantung untuk operasionalnya dilaksanakan kelas C karena tidak mencukupi, minimal harus kelas B supaya operasionalnya bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sambungnya, sudah selayaknya Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya memiliki rumah sakit tipe B karena semua rumah sakit di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih memiliki tipe c.
Dirinya juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Mu’saad, yang telah menjadikan salah satu agenda untuk mendorong RSUD J.P. Wanane menjadi tipe B. (Mewa)
Komentar