SORONG, PBD – Pemerintah Kota Sorong memberikan tanggapan resmi atas rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sorong terhadap pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2025. Tanggapan tersebut dibacakan oleh Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim, dalam sidang paripurna DPRD, Kamis malam (25/9/25).
Dalam pernyataannya, Anshar menegaskan bahwa setiap rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti dengan serius agar pelaksanaan perubahan APBD berjalan lebih optimal, menyesuaikan kebutuhan prioritas pembangunan dengan kondisi riil pendapatan daerah.
“Setiap kebijakan anggaran harus disertai perhitungan matang serta strategi peningkatan penerimaan daerah yang terukur. Pemerintah Kota Sorong berkomitmen mengoptimalkan sumber PAD, melakukan efisiensi penggunaan anggaran, memperkuat pengawasan internal, dan mendorong inovasi layanan publik,” ujar Anshar membacakan sambutan Wali Kota.
Menurutnya, program pembangunan melalui perubahan APBD 2025 akan tetap diarahkan pada sektor-sektor dasar yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan kebersihan, banjir, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“APBD perubahan harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong,” tegasnya.
Anshar menekankan, sektor perikanan akan menjadi perhatian serius. Sejumlah unit pengolahan hasil perikanan di Kota Sorong yang mati suri akan dihidupkan kembali untuk meningkatkan PAD.
Selain itu, sektor pemadam kebakaran (Damkar) juga menjadi prioritas utama. Pemkot Sorong berencana segera menambah unit mobil Damkar, memperkuat operasional, serta meningkatkan pemeliharaan kendaraan agar layanan kebakaran lebih optimal.
“Terkait Damkar, ini kebutuhan urgen. Kami akan menyegerakan pengadaan unit baru, menambah operasional, serta perawatan kendaraan agar Damkar bisa hadir cepat saat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Wali Kota Sorong juga memberikan apresiasi kepada DPRD atas kemitraan sehat yang selama ini terjalin, di mana eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendorong pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perhatian pada operasional staf ahli dan asisten yang dinilai penting untuk mendukung program kerja wali kota dan wakil wali kota.
“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, kami yakin setiap program pembangunan akan lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Kota Sorong,” pungkasnya. (Oke)
Komentar