SORONG, PBD – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengungkapkan capaian signifikan dalam pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari program strategis nasional termasuk di daerah otonomi baru tersebut.
Ia menyebut bahwa dari empat koperasi yang dicanangkan sebulan lalu, kini sudah terbentuk 457 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Se-Papua Barat Daya.
“Pertemuan bersama Bupati/Wali Kota Se-Papua Barat Daya ini salah satunya yakni evaluasi Koperasi Merah Putih. Hari ini genap satu bulan sejak pencanangan dan capaian kita sudah 457 koperasi yang aktif berdiri dari 1.013 yang harus berdiri,” ungkap Gubernur Elisa Kambu usai pertemuan Bupati/Wali Kota se-Papua Barat Daya bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (11/7/25).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya percepatan pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah yang belum tercakup dan tersentuh.
“Target kita sampai pencanangan presiden pada tanggal 19 Juli nantinya ini bisa mencapai 70 persen dari keseluruhan. Saat ini kita hampir mencapai 50 persen,” ucapnya.
Diakuinya bahwa, proses percepatan pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini turut dibantu oleh para notaris yang sebelumnya sempat mengalami kendala teknis. Namun, Kementerian Hukum dan HAM kini telah memberikan kemudahan dalam proses pendirian koperasi cukup menggunakan KTP dan berita acara, tanpa lagi mensyaratkan NPWP.
“Dengan kemudahan itu, kami harap proses ini bisa dipercepat dan target 70 persen bisa dicapai,” tambahnya.
Ia membeberkan bahwa, pertemuan dirinya bersama Bupati/Wali Kota Se-Papua Barat Daya selain membahas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut membahas program strategis nasional lain.
“Selain membahas Koperasi Merah Putih, kami juga membahas bersama mengenai program-program strategis nasional yakni mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat hingga Ketahanan Pangan,” bebernya.
Dipaparkan Gubernur Elisa, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota telah menandatangani pakta integritas terkait penyaluran dana bantuan dan komitmen pelaksanaan program nasional.
“Penyaluran dana pendidikan untuk sekolah gratis akan mulai dicairkan segera setelah kelengkapan persyaratan terpenuhi. Pencairan dana tersebut ditargetkan mulai hari Selasa atau Rabu depan,” imbuhnya
Terkait program MBG, Gubernur PBD itu menjelaskan bahwa seluruh kabupaten/kota telah mengusulkan lokasi pembangunan dapur umum yang akan dikonsolidasikan dan diajukan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
“MBG kita telah inventarisir di seluruh Kabupaten/Kota kita mintakan lokasi pembangunan dapurnya. Jadi semua sudah diajukan dan nanti secara tertulis kita akan sampaikan ke Badan Gizi Nasional,” tandasnya.
Pemprov Papua Barat Daya secara maraton menggelar rapat evaluasi Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming membahas 3 isu PSN yaitu Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Dilanjutkan rapat bersama Ikatan Notaris Indonesia Papua Barat Daya terkait pengesahan koperasi merah putih yang berbadan hukum. (Jharu)
Komentar