SORONG, PBD – Konsil LSM Indonesia, Yayasan Papua Lestari, Yayasan Sorong Sehati bersama Technical Officer dibawah manajemen Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) menggelar diskusi terkait penanggulangan HIV-AIDS di Kota Sorong, bertempat di salah satu cafe di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (18/7/24).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Sorongnews.com, diskusi antara Konsil LSM Indonesia bersama beberapa Yayasan yang memiliki Konsen dalam penangan HIV dan Technical Officer OPSI itu dalam upaya menciptakan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki konsen dalan penanggulangan HIV-AIDS melalui skema pengelolaan anggaran swakelola dan dana hibah.
Manager Program Konsil LSM Indonesia, Sarwitri menuturkan bahwa, diskusi antara pihaknya bersama LSM serta Technical Officer OPSI dalam rangka mematangkan program sosial contracting agar kedepannya OMS HIV-AIDS dapat berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk penanggulan HIV-AIDS.
“Ada namanya program sosial contracting. Program sosial contracting itu bagaimana OMS HIV-AIDS berkolaborasi dengan pemerintah untuk penanggulangan HIV-AIDS, sebenarnya tidak hanya di Kota Sorong, tetapi ada 19 wilayah lainnya, secara total ada 20 wilayah,” tutur Manager Program Konsil LSM Indonesia, Sarwitri.
Disebutkannya bahwa, melalui pencanangan program sosial contracting tersebut di Kota Sorong ini OMS dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sebab dinilainya status Indonesia sudah menjadi negara yang ekonomi menengah keatas dan sebentar lagi menjadi sebuah negara maju.
“Bagaimana di Kota Sorong ini kemudian OMS bisa bekerjasama dengan Pemerintah, karena apa, saat ini status Indonesia sudah menjadi negara yang ekonomi menengah keatas, sebentar lagi menjadi negara maju,” sebut Wiwit sapaan akrabnya.
Dipaparkannya bahwa, terdapat dasar Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi dasar berjalannya program kontrak sosial (social contracting) yang menggambarkan skema kerja sama antara pemerintahan dengan OMS.
“Dalam penyusunan anggaran ini kan butuh payung, ini akan membuat penyusunan anggaran menjadi kuat lagi. Dan kami harapkan pemerintah lebih jeli dalam menyalurkan dana swakelola tipe III, jangan sampai di akhir tahun dana-dana yang bisa dikelola dan diberdayakan ke masyarakat terbuang sia-sia dan tidak tepat sasaran, perlu adanya collaborative governance dalam mencapai tujuan Tree Zero HIV/AIDS di Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Technical Officer OPSI, Alfret Rerei mengatakan bahwa, kehadiran TO OPSI dalam diskusi bersama Konsil LSM Indonesia ini sebagai langkah memfasilitasi dalam upaya mempertemukan antara OMS dan OPD-OPD terkait untuk membahas anggaran swakelola dan dana hibah guna mendukung penuh penanggulangan HIV-AIDS di Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong.
“Kami hanya memfasilitasi bagi teman-teman OMS atau LSM yang ada di Kota Sorong untuk bisa mempertemukan dengan OPD-OPD terkait, seperti tadi, kami bertemu langsung dengan bagian Bappeda Provinsi, dimana pembahasan terkait anggaran swakelola dan juga dana hibah,” kata Technical Officer OPSI, Alfret Rerei.
Lebih lanjut, diterangkannya bahwa, dengan memfasilitasi pertemuan antara OMS dengan OPD terkait di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga kedepannya terdapat tindak lanjut mengenai anggaran swakelola dan dana hibah penanggulangan HIV-AIDS di Kota Sorong.
“Ini langsung direspon cepat Bappeda Provinsi yang langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi yang nantinya ada tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Provinsi agar ada perubahan skema anggaran untuk penangan HIV-AIDS di tahun ini ” terangnya. (Jharu)
Komentar