MERAUKE, PAPUA SELATAN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Korwil Papua Selatan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan memacu percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.
Pantauan Sorongnews.com, kerjasama ICAKAP, ICMI dan Pemprov Papua Selatan terwujud dalam seminar percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan di satu hotel Merauke diawali, Senin (18/12/23). Menghadirkan pembicara Rektor IPB, Prov Arief Satria, Akademisi Uncen, Prof Dr Fredik Sokoy, Pj Gubernur Papua Selatan, Prof Dr Ir Apolo Safanpo, ST, MT, praktisi kesehatan, Dr John Rahail, Aloysius Pengusaha Papua, Thomas Kimko.
____
____
____
____
Kemudian, penyangga diantaranya Tokoh Cendekiawan yang juga pencetus Provinsi Papua Selatan, Drs Johanes Gluba Gebze, Rektor Unmus Dr Drs Beatus Tambaip, MHR, Akademisi Unipa, Dr Agus Sumule, Ketua ICMI Korwil Papua Selatan, Dr H Mansur M, Ketua Umum DPP ICAKAP, Octoviaen Geraldus Bidana, SPd, MPA yang dimoderatori Daniel Taraneno mengulik program bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.
Ketua panitia seminar yang juga Ketua Umum DPP ICAKAP, Octoviaen Geraldus Bidana, SPd, MPA mengatakan, seminar berlangsung dua hari, 18-19 Desember 2023. Seminar tersebut buah ide diskusi sebelumnya bersama Pj Gubernur Papua Selatan dan stakeholder.
“Lalu diberi tanggungjawab kepada Staf ahli Gubernur Papua Selatan, Aloysius Jopeng agar menginisiasi satu kegiatan untuk memberikan ruang dalam konteks masyarakat Papua Selatan bisa kumpul berdiskusi. Kemudian, saya diminta berkolaborasi dengan Pengurus ICMI. Dalam waktu 1-2 minggu kami persiapkan dan bisa terlaksana hari ini,” ungkapnya.
Menurut Gerald, seminar tersebut merupakan sebuah kerinduan untuk masyarakat Anim Ha, para intelektual Anim Ha duduk bicara bersama.
Seminar diharapkan, bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari para intelektual Anim Ha yang harus dibuat forum untuk mengawalnya.
“Kita berikan catatan kepada pemerintah untuk berbincang masalah yang kita lihat. Salah satunya, semangat coba mengembalikan konsep sekolah berpola asrama untuk orang asli Papua. Cara itu bisa kita lakukan untuk menyiapkan generasi masa depan manusia unggul 2045,” tegas Gerald.
Kata Dia, rekomendasi hasil seminar yang membahas beragam bidang harus dilaporkan kepada Pemprov Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRPS), DPR Provinsi Papua Selatan dan Keuskupan Agung Merauke.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Selatan, Mansur M mengatakan, perlu ada kajian ilmiah sebagai strategi percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan selaku Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.
Dia menuturkan, kondisi geografis Provinsi Papua Selatan sangat strategis dan perlu dipercepat pembangunannya. Terlebih sudah ada modal food estate yang dicanangkan oleh Presiden, Papua Selatan menjadi lumbung padi nasional.
“Lumbungnya ada, tapi padinya mana? Nah ini harus ada aksi kajian ilmiah disandingkan aspek teoritis dan program aksi kedepan yang harus dipadukan dengan realita geografis Provinsi Papua Selatan meliputi 4 kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi,” jelas Mansur.
“Kalau mau gerak cepat, dimana dan upaya, Maka kita buat kajian seminar diskusi untuk melakukan pemetaan-pemetaan sehingga kedepan tidak mungkin program linear jadi satu. Apa yang dibuat Merauke tentu beda dengan Asmat, Mappi, Boven Digoel. Sesuai kondisi geografis yang kita petakan,” sambungnya.
Ketua ICMI Korwil Papua Selatan ini mengakui, hasil kajian yang disampaikan para cendekiawan dan pembicara seminar berhasil merangkum ide-ide cemerlang. Kemudian, akan dirumuskan dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
“Ide gagasan peserta dan pembicara menjadi rekomendasi kepada pemerintah sekarang dan kedepannya. Bisa dimasukkan dalam RPJMD, RKPD dan kebijakan gubernur karena potensi perubahan di Papua Selatan sangat besar,” lugasnya.
Adapun peserta seminar, kata Mansur, melibatkan lembaga masyarakat adat, agama, organisasi masyarakat (ormas) tokoh pemuda, perempuan dan akademik/kampus Unmus, Uncen dan Unipa. Bahkan, pelaku usaha dan tokoh masyarakat ikut berperan guna mengimplementasikan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua walaupun sudah di permak anggarannya.
“Peserta seminar berkontribusi melalui pemikiran-pemikiran yang konstruktif dan strategis mendorong upaya-upaya konkrit percepatan pembangunan Papua Selatan.
“Kita harus konsistensi menjalankan Otsus sesuai perundang-undangan sehingga rakyat betul-betul merasakan implementasi Otsus setiap tahun,” tandas Ketua KKSS Papua.
Dikesempatan yang sama, Pengurus ICMI, Dr Hariman mengungkapkan, legitimasi seminar sejalan dengan visi dan misi program Pj Gubernur Papua Selatan. Dimana memberikan ruang kepada peserta bersama pembicara dan penyangga untuk saling bercengkrama menyampaikan pandangan.
“Apalagi provinsi Papua Selatan sedang menyusun perencanaan jangka panjang daerah 2025-2045. Makna percepatan dalam perspektif Otsus. Ada waktu 20 tahun, kita perbincangkan indikator kecepatan yang kita jadikan percepatan sehingga bisa melihat tolak ukur pembangunan Provinsi Papua Selatan 2045,” bebernya.
Hariman mengatakan, banyak ilmu yang diperoleh dari pembicara, penyangga dan peserta seminar. Salah satunya, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) OAP melalui pendekatan parenting afirmasi,” ujar Hariman.
Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel, Ananias Koknak menyarankan dalam seminar agar selanjutnya dibuat forum intelektual yang memunculkan ide-ide judul Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Perdasi.
“Dari kegiatan ini perlu menghasilkan pokok-pokok judul perdasus dan perdasi dalam hal kursi afirmasi,” tandasnya. (Hidayatillah)
Komentar