MANOKWARI, PAPUA BARAT – Ketua Pilar Pemuda Rakyat (PIDAR) Papua Barat, Jekson Kapisa, meminta Kepala Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Pusat segera mengevaluasi kinerja Kepala MBG Papua Barat. Desakan itu dilayangkan menyusul dugaan ketidakmampuan pengelola provinsi menjalankan program serta adanya temuan Balai POM terkait bakteri pada makanan yang diduga menyebabkan kasus keracunan di sekolah.
Dalam rilis yang disampaikan Jekson, ia menegaskan bahwa Kepala MBG Papua Barat belum menjalankan fungsi koordinasi dengan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan MBG, padahal pembentukan unsur pengawasan diatur dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024 (Pasal 29 huruf a-f dan Pasal 56). Menurutnya, tanpa satgas pengawasan yang efektif, pelaksanaan MBG berisiko membahayakan anak-anak penerima manfaat.
“Program MBG sejatinya sangat baik untuk anak-anak. Namun kenyataan di lapangan berbeda: ada dapur MBG yang masih beroperasi meski hasil pemeriksaan Balai POM menunjukkan adanya bakteri dalam makanan yang mengakibatkan kasus keracunan,” kata Jekson Kapisa, mengutip hasil aksi evaluasi yang digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Jekson mengatakan pihaknya sudah menyampaikan temuan tersebut kepada pihak terkait namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi atau Kepala MBG Papua Barat. Ia mendesak agar dapur yang tidak memenuhi standar operasional ditutup segera demi keselamatan siswa.
Lebih jauh, Jekson meminta aparat penegak hukum termasuk Polresta Manokwari memanggil pengelola dapur MBG yang diduga bermasalah untuk pemeriksaan. “Jika ditemukan unsur kesengajaan dalam pemberian makanan yang membahayakan anak, pelaku harus diproses secara hukum,” ujarnya.
Sebagai langkah tegas, Jekson juga memberi peringatan: apabila Kepala MBG Pusat tidak melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan MBG Papua Barat, PIDAR akan menggalang aksi massa besar-besaran di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Dalam pernyataannya, Jekson menegaskan bahwa pelaksanaan MBG bukan untuk mencari keuntungan, melainkan panggilan kemanusiaan untuk melayani anak-anak. Karena itu, setiap dapur yang tidak memenuhi standar keselamatan pangan harus ditutup demi melindungi nyawa dan kesehatan pelajar.
Hingga berita ini diunggah, pihak MBG Pusat, Kepala MBG Papua Barat, dan Polresta Manokwari belum memberikan tanggapan resmi mengenai somasi permintaan evaluasi dan dugaan temuan Balai POM tersebut. Redaksi membuka ruang konfirmasi bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. (Rolly)
Komentar