SORONG, PBD – Ketua Ikatan Keluarga Sunda, Jawa Raya (Ikaswara) Papua Barat Daya, Tupono menyampaikan sejumlah saran dan masukan strategis dalam upaya penanggulangan banjir, peningkatan ketahanan pangan hingga percepatan serapan anggaran di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.
Hal ini disampaikan Ketua Ikaswara PBD Tupono disela-sela pelaksanaan peresmian Rumah Singgah Ikaswara, Sabtu (19/7/25).
Ia mengungkapkan bahwa penanganan banjir di Kota Sorong harus dilakukan secara serius melalui pembangunan kanal dan normalisasi sungai, khususnya di jalur-jalur strategis yang selama ini menjadi titik rawan.
“Kami menyarankan dibuat kanal yang memotong Jalan Basuki Rahmat di dua titik, satu di samping Batalyon-Poltekkes menuju ke laut, satu lagi di Kilometer 10 dekat dealer Suzuki juga mengarah ke laut. Tujuannya agar debit air dari Kali Perumnas dan wilayah Jupiter bisa lebih cepat mengalir ke laut,” ungkap Ketua Ikaswara PBD Tupono.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya normalisasi aliran sungai di kawasan Klasaman yang saat ini mengarah ke Kanal Viktory, menyebabkan sumbatan di Kali Perumnas. Ia menyebut beberapa kontraktor lokal dapat dilibatkan untuk menangani hal ini secara lebih efektif.
Tak hanya itu, Tupono menekankan perlunya pembangunan waduk atau embung di wilayah Kampung Bugis yang menjadi salah satu daerah dengan genangan terparah saat hujan turun.
“Kalau kita bikin waduk di sana, insya Allah genangan bisa diatasi, bahkan airnya bisa dimanfaatkan untuk irigasi atau kebutuhan lain,” bebernya.
Beranjak ke permasalahan ketahanan pangan, Tupono mengusulkan dibangunnya infrastruktur dasar pertanian seperti bendungan dan saluran irigasi primer dan sekunder, menyesuaikan dengan kondisi Provinsi Papua Barat Daya yang berbeda dari wilayah lain seperti Papua Selatan.
Namun ia turut menyoroti problem klasik yang dihadapi petani yakni anjloknya harga saat masa panen tiba.
“Petani kesulitan karena harga panen jatuh. Harus ada regulasi dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Kalau ini berhasil, maka sektor pertanian bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak dan warga tidak perlu berlomba-lomba menjadi ASN,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Tupono mengkritisi rendahnya daya serap anggaran pemerintah yang tercatat hanya 27 persen pada pertengahan tahun ini. Ia mengingatkan agar hal ini tidak terulang di akhir tahun.
“Kalau daya serap rendah terus, tahun depan bisa berdampak ke alokasi anggaran yang makin berkurang. Harus ada percepatan,” imbuhnya.
Sebagai pemimpin organisasi kemasyarakatan, ia turut mendorong agar organisasi seperti IKASWARA dan ormas lainnya lebih diberdayakan dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
“Jangan hanya dijadikan pemadam kebakaran ketika ada konflik. Libatkan kami sejak awal sebagai mitra pembangunan. Kalau ormas dilibatkan, penyerapan anggaran juga bisa lebih cepat,” jelasnya.
Dirinya mengusulkan agar Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) segera dibentuk secara operasional, tidak hanya sebagai formalitas.
“FPK jangan hanya dibentuk, namun harus disertai dengan anggaran operasional. Ini penting untuk menjaga harmoni sosial,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dirinya menitipkan harapan agar pokok-pokok pikiran dari masyarakat dapat disalurkan secara optimal melalui legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kami juga berharap Pak Dewan yang ada bisa membantu menyuarakan usulan kami. Jangan sampai masyarakat di bawah terus bingung dan kesulitan mengakses anggaran,” pungkasnya. (Jharu)
Komentar