SORONG, PBD – Presiden Joko Widodo memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan di Papua. Hal ini terlihat dari adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang mengamanatkan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat (kini berkembang dengan lahirnya 4 propinsi baru yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan).
Inpres tersebut melahirkan program turunan, di mana industri migas diharapkan menjadi stimulan untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua khususnya meningkatkan vokasi Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua.
Hal inilah yang menjadi salah satu topik pembahasan hari terakhir forum kapasitas nasional (kapnas) III wilayah Papua Maluku yang diselenggarakan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (8/6/23).
Kepala SKK Migas Papua Maluku (Pamalu), Subagyo mengatakan Kontribusi industri hulu migas di kawasan timur Indonesia sudah tak diragukan lagi. Bukan hanya sekedar bisnis namun fokus pula pada bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Perlu adanya perubahan mindset dalam mengembangkan Papua dan start awal itu ada di bangku sekolah dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada kegiatan hari ini, dibahas soal pola vokasi serta bimbingan kepada SDM anak-anak Papua agar tidak kaget dengan kegiatan hulu Migas. Selain itu SKK Migas bersama KKKS juga fokus dalam program beasiswa kepada anak-anak asli Papua maupun warga ring 1,” ujar Subagyo.
Koordinator Tim Kerja Pelaksana Forum Kapnas III Tahun 2023, Fery Sarjana menambahkan bahwa program vokasi bermitra dengan Petrotechno salah satu lembaga yang memiliki lisensi mengembangkan SDM untuk memperkenalkan resiko tinggi operasi peralatan hulu migas.
Bukan hanya vokasi SDM, forum Kapnas juga mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dengan cara memastikan produk makanan tersertifikasi halal dan kemasan produk yang berdaya saing keluar.
“Peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM ini diharapkan agar produk lokal, tidak hanya jago kandang tapi bisa dipasarkan regional, nasional dan internasional. Kami bekerjasama dengan sucofindo serta tokopedia untuk kemasan dan pemasaran,” ujar Feri.
Sementara itu Dirut Pertamina EP, Wisnu Hindadari mengungkapkan bahwa Pertamina EP dari Sabang sampai Merauke memiliki visi yang sama yaitu berkembang tumbuh bersama masyarakat, sehingga disetiap daerah operasi hulu migas milik perusahaan plat merah itu selalu melibatkan masyarakat setempat.
“Dukungan kami khusus untuk bidang vokasi SDM adalah dengan pemberian beasiswa, dukungan fasilitas sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar bahkan menyiapkan tenaga kami menjadi tim penguji di sekolah yang ada di Sorong,” ungkap Wisnu.
Staf Khusus Presiden RI, Billy Membrasar, atas nama Presiden RI, kami memberikan apresiaisi kepada SKK Migas yang telah mengadakan Forum Kapasitas Nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efek berganda sesuai dengan desain programnya, sehingga tercapai kesejahteraan dan pembangunan di Papua yang didorong oleh sektor migas.
Menurut Billy, Forum Kapasitas Nasional sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi terhadap peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Aktivitas industri hulu migas juga harus menghidupkan vendor lokal dan menyerap semaksimal mungkin tenaga kerja lokal.
“Beliau berkali-kali menekankan kata kunci hilirisasi. Maksud hilirisasi di sini adalah terjadinya dampak berganda dari sektor produksi. Bukan menghabiskan uang dari revenue yg didapatkan dari sektor migas, tapi bagaimana kita berupaya agar revenue itu bisa kembali mendorong perputaran ekonomi di daerah,” jelasnya.
Salah satu yang bisa dilihat dari forum ini adalah pemberdayaan perusahaan dan tenaga kerja lokal yang dilakukan operator Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Genting Oil Kasuri Pte. Ltd (GOKPL).
Legal & Commercial Manager GOKPL, Fitra M. Adypermana, menjelaskan wilayah kerja yang berada di remote area dengan infrastruktur dan sumber daya pendukung yang terbatas jadi tantangan perusahaan untuk memastikan setiap aktivitas berjalan lancar. Demi efisiensi, GOKPL berupaya memanfaatkan perusahaan dan tenaga kerja lokal, baik saat pra konstruksi, konstruksi maupun saat operasi.
“Pemanfaatan perusahaan serta pekerja lokal awalnya menjadi tantangan tersendiri. Namun kami terus melakukan pembinaan dan pelatihan. Misalnya melalui coaching clinic,” urainya.
GOKPL yang beroperasi di Sorong, Fakfak dan Bintuni juga memfasilitasi vendor lokal agar terdaftar dalam sistem pengadaan CIVD yang dikelola SKK Migas. Menurut Fitra, kegiatan ini efektif memberdayakan penyedian barang dan jasa milik warga setempat.
Sementara itu, KKKS lainnya, Petrogas menunjukkan inisiatif kerja sama dengan perusahaan dalam negeri, yakni Konsorsium PT Trimitra Wahana Sukses – PT Wellindo Perigi Energi, terkait uji coba EAOR (Electrical Assisted Oil Recovery). Uji coba ini dilakukan dengan sistem ‘no cure no pay‘. Peralatan EAOR dihubungkan dengan kepala sumur dari 2 sumur, yaitu satu sumur katoda (producer) dan sumur anoda (injector). Kriteria keberhasilannya didasarkan pada kenaikan (gain) minyak di sumur katoda. Jika uji coba ini berhasil, maka akan menjadi inovasi baru dalam upaya meningkatkan produksi minyak. ,,(Oke)
Komentar