SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Hal tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial kepada penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak panti asuhan yang digelar di sekretariatan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Papua Barat Daya, SP2 Kabupaten Sorong, Jumat (9/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Papua Barat Daya, Anace Nauw, menyampaikan laporan bahwa bantuan sosial ini merupakan bagian dari prioritas layanan kesejahteraan sosial yang diarahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya.
“Papua Barat Daya memiliki wilayah yang luas dengan lima kabupaten dan satu kota. Berdasarkan data BPS Maret 2025, jumlah penduduk miskin mencapai 103.570 jiwa atau sekitar 17,95 persen. Sementara penyandang disabilitas usia di atas lima tahun tercatat sekitar 1,4 persen,” jelas Anace dalam laporannya.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 Dinas Sosial P3A Papua Barat Daya akan mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan Sosial serta membangun rumah data berbasis digital yang memuat data disabilitas, lansia, anak kurang mampu, hingga lembaga sosial dan panti asuhan.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 12 Tahun 2025, Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBD Perubahan, serta arahan khusus Gubernur yang menempatkan layanan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama.
Anace merinci, bantuan yang disalurkan terbagi dalam dua kategori utama. Pertama, bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebanyak 50 unit yang terdiri dari kursi roda, tongkat ketiak, tongkat kaki tiga, dan alat bantu lainnya. Selain itu, turut diserahkan dua unit mesin pertanian oleh Dinas Pertanian dan Perikanan untuk kelompok UMKM disabilitas.
Kategori kedua berupa bantuan permakanan, masing-masing 110 paket untuk penyandang disabilitas, 110 paket bagi lansia terlantar, dan 110 paket untuk anak-anak panti asuhan. Total bantuan permakanan yang disalurkan mencapai 330 paket.
Seluruh bantuan tersebut bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2025 Provinsi Papua Barat Daya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen negara untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan.
“Kehadiran kita di tempat ini adalah bukti bahwa kita ingin hidup bersama dengan damai, sukacita, dan penuh keadilan. Tidak boleh ada yang ditinggalkan, baik penyandang disabilitas, lansia, maupun anak-anak panti,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada para pengelola panti, relawan, serta komunitas yang telah mendedikasikan hidupnya untuk merawat dan mendampingi kelompok rentan.
“Kalau hari ini kita mengurus penyandang disabilitas, anak yatim piatu, dan lansia, itu berarti kita sedang melayani Tuhan. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang sama seperti kita semua,” ujarnya.
Meski mengakui adanya keterbatasan fiskal daerah, Gubernur menegaskan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk niat tulus pemerintah untuk berbagi kasih dan kepedulian.
“Apa yang kita bawa hari ini mungkin belum bisa memenuhi semua kebutuhan, tetapi ini adalah wujud perhatian dan komitmen pemerintah. Kita ingin memastikan bahwa semua anak bangsa mendapat perhatian yang sama,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, kekeluargaan, dan harapan, sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan Papua Barat Daya tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Usai membagikan peralatan, dilanjutkan dengan memborong barang dagangan penyandang disabilitas seperti hasil kebun, kerajinan tangan hingga berbagai cemilan.
Turut mendampingi, Ketua PKK Papua Barat Daya, Pj Sekda PBD, Kepala Dinas Sosial dan P3A, Kepala Dinas P2KP, Plt Sekwan PBD, Kadis Kominfo dan pejabat lainnya. (oke)
Komentar