SORONG, PBD – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berpesan sekaligus meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mudah memberikan pengakuan adat.
Hal ini disampaikan Gubernur PBD Elisa Kambu saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya tahun 2025 bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Senin (11/8/25).
Ia menyebut bahwa, pemberian pengakuan adat harus melalui mekanisme dan pertimbangan adat yang matang terlebih dahulu.
“Jangan mudah memberikan pengakuan adat, belajar pengalaman pilgub kemarin dan saya harap seluruh kepala adat dapat memahami itu,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.
Tak hanya itu, Gubernur Elisa bahkan mengajak seluruh masyarakat di wilayah Provinsi ke-38 ini untuk tidak menutup diri terhadap investasi yang masuk, selama investasi tersebut berpihak kepada rakyat, peduli terhadap lingkungan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya orang asli Papua.
Ia menegaskan bahwa, meskipun selama ini sudah ada perhatian terhadap daerah, keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membuka ruang bagi investasi untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
“Kondisi fiskal saat ini membuat kita perlu membuka ruang lebih besar untuk perhatian terhadap daerah. Kita punya sumber daya yang luar biasa, dan ini harus kita manfaatkan. Saya ingin mengajak kita semua supaya tidak boleh alergi dengan investasi,” ucapnya.
Menurut Gubernur, beberapa waktu terakhir muncul penolakan dari masyarakat terhadap sejumlah rencana investasi. Hal ini menurutnya wajar, namun ia mengajak masyarakat untuk melihat investasi dari sudut pandang pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang.
“Kalau kita terus tolak ini, tolak itu, lalu kita mau bangun Papua Barat Daya pakai apa? Kita harus realistis. Tetapi tentu saja, investasi yang kita buka adalah investasi yang berpihak kepada rakyat dan menjaga lingkungan,” tegasnya.
Elisa Kambu turut memberikan contoh konkret bagaimana investasi bisa memberi ruang kepada masyarakat lokal, termasuk dari segi keterlibatan tenaga kerja. Ia menyebut pentingnya keterwakilan orang asli Papua dalam struktur manajemen perusahaan.
“Kalau ada investasi di Pulau Gag, misalnya, harus ada orang Papua di dalam manajemennya, minimal sebagai komisaris. Jangan hanya sebagai buruh. Dari bawah sampai atas, orang Papua harus dapat ruang,” paparnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar lembaga-lembaga seperti DPR, MRP, dan tokoh masyarakat ikut mendorong agar setiap investasi yang masuk benar-benar berkomitmen kepada pembangunan manusia Papua. Baginya, politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam upaya membangun masa depan yang lebih sejahtera.
“Jangan kita cuma berlomba di politik, namun sektor ekonomi kita tidak kuasai. Ini harus kita jelaskan kepada semua pihak. Kita tidak bisa terus menunggu sejarah dan sekarang saatnya kita ambil bagian,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Papua Barat Daya agar pemerintah daerah dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara maksimal demi kesejahteraan rakyat.
“Kami harap semua pihak dapat menjalankan perannya dan tanggung jawabnya dengan maksimal, semuanya demi kesejahteraan rakyat Papua Barat Daya,” tandasnya. (Jharu)
Komentar