SORONG, PBD – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memberikan instruksi tegas terkait penataan aset dan penertiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Hal ini disampaikan Gubernur PBD Elisa Kambu saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan pelantikan 50 pejabat baru di lingkup Pemprov PBD bertempat di Kantor Gubernur PBD, Kota Sorong, Senin (13/10/25).
Gubernur menegaskan pentingnya transparansi aset dan kesiapan ASN untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
“Sudah tiga tahun kita jalankan provinsi ini. Sudah pasti banyak aset yang dibelanjakan, mulai dari laptop, komputer, meja, dan lainnya. Saya ingin semuanya dilaporkan dengan jelas, ada dimana, dipakai siapa, dan untuk apa,” tegas Gubernur PBD Elisa Kambu.
Ia menyebutkan bahwa proses pendataan aset menjadi bagian penting yang akan dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh kepala dinas diminta untuk segera melakukan verifikasi dan pelaporan.
“Dua bulan kedepan semua pekerjaan dan aset harus sudah beres. Saya akan gunakan laporan itu untuk menyusun informasi menyeluruh bersama kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, hingga kepala biro,” jelasnya.
Gubernur Kambu turut menyoroti kondisi ASN yang belum mendapatkan penempatan yang jelas. Ia meminta ASN yang belum aktif atau hanya ‘bantu-bantu’ di dinas tanpa kejelasan status untuk segera kembali ke dinas asalnya.
“ASN yang belum mendapatkan persetujuan penempatan dan belum punya posisi jelas, sekarang saatnya kembali ke dinas. Ini bukan soal kuasa, namun soal aturan. Jangan sampai ada orang pegang jabatan, tetapi tidak bisa bekerja,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN akan dilakukan mulai sekarang hingga tahun depan. Langkah ini dinilai Elisa dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dan beban kerja yang tidak seimbang.
Gubernur turut mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan proses penyerahan aset dan kawasan bersama Tim Penataan Ruang Daerah (TPRD). Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
“Besok TPRD akan mulai bekerja dan menentukan penempatan kawasan. Semua ini harus berlangsung cepat dan tergantung dari kesiapan para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ucapnya.
Gubernur Elisa menegaskan bahwa proses pembenahan ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan profesional di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
“Tidak ada yang perlu takut atau merasa sedih. Ini menjadi proses berbenah demi pelayanan yang lebih baik. Kalau tidak bisa buktikan kerja, ya siap-siap untuk senang,artinya diganti,” pungkasnya. (Jharu)
Komentar