SORONG, PBD – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop peran serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mencegah stunting di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (5/6/24).
Ketua panitia kegiatan, Petrus Meokbun, dalam laporannya mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia sampai pertengahan tahun 2023 angka prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 24,4% menjadi 21,6% sedangkan target yang ingin dicapai pemerintah di tahun 2024 adalah 14%.
Sementara angka preferensi stunting di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masih di atas rata-rata nasional yakni 22,2% di tahun 2023.
“Target yang ingin dicapai pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yaitu penurunan frekuensi stunting menjadi 14% di tahun 2024 dan diupayakan kita bisa menurunkan sampai di bawah 14% pada tahun 2025. Kebijakan dan program yang dilakukan dalam rangka mendukung program nasional percepatan penurunan stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yaitu salah satu program prioritas Pj Gubernur Papua Barat Daya adalah jaminan seribu hari kehidupan atau Jambu hidup,” terang Petrus.
Ia berharap dengan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 hari dapat membantu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam upaya menurunkan angka frekuensi stunting melalui penguatan kapasitas tim pendamping keluarga (TPK) sekaligus membangun komitmen bersama antara kabupaten kota dengan Provinsi Papua Barat Daya.
Kepala Dinkes P2KB, yang diwakili sekretaris Dinkes P2KB, Hansen Suu mengucapkan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kadis karena diwaktu bersamaan dengan dinas keluar daerah.
Ia pun mengapresiasi kegiatan tersebut, karena TPK merupakan ujung tombak dalam membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan keluarga mengenai pola makan sehat, asupan gizi seimbang yang benar bagi anak-anak dan upaya lainnya dalam menurunkan prevalensi angka stunting di Papua Barat Daya.
“Kita harus menangani stunting ini dari hulu, dari akarnya. Bagaimana supaya menangani hulu atau dari akar dilakukan, maka perlu yang namanya kelompok atau peran serta masyarakat. Oleh karena itu, semua peserta Saya imbau untuk mengikuti kegiatan dengan baik dengan mendengar informasi dari nara sumber dan mengimplementasikannya dengan baik,” harap Hansen Suu.
Dalam kegiatan tersebut selain diikuti TPK juga diikuti anggota PKK, perwakilan Dinkes Kota dan Kabupaten se Papua Barat Daya. (Oke)
Komentar