MERAUKE, PAPUA SELATAN – Berdasarkan data dari Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP), Angka Konsumsi Ikan (AKI) untuk provinsi Papua pada 2022 sebesar 63,28 persen diatas rata-rata AKI Nasional yaitu 56,48 persen.
“Saya dapat informasi, tingkat konsumsi ikan di Merauke lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tentu sangat membanggakan, artinya masyarakat banyak mengonsumsi ikan yang mengandung protein dan omega 3 sehingga akan mencerdaskan generasi muda kedepan,” ucap Kepala Pusat SSK Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), KKP, Woro Nur Endang Sariati pada acara Bulan Mutu Karantina (BMK) 2023 di Kantor Stasiun KIPM Merauke, Selasa (9/5/23).
Dikatakan, BMK 2023 yang ke-8 dan sudah dicanangkan/dilaunching pada 19 Maret 2023 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di Semarang dilaksanakan juga diujung timur Indonesia secara khusus Merauke.
Dengan beragam agenda diantaranya, layanan edukasi dan sosialisasi sistem karantina dalam menjamin kesehatan, keamanan hayati, dan keamanan pangan hasil perikanan yang diikuti dengan penyediaan, pembagian dan penyerahan ikan konsumsi kepada sasaran masyarakat penerima manfaat di lokasi yang ditetapkan.
“Kegiatan BMK mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI sejak 2020. BKIPM hadir di lokasi kegiatan. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih kepada H Sulaeman L Hamzah, Anggota DPR RI Komisi IV sehingga hari ini dapat bersama–sama berbagi ikan sehat dan bermutu kepada masyarakat Merauke,” ungkap Sariati.
Dikatakan, BMK diharapkan dapat berperan untuk peningkatan kinerja BKIPM yang lebih baik lagi dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga hasil perikanan Indonesia semakin terjamin mutu dan kesehatannya.
Selain itu, mempunyai daya saing yang tinggi dan tetap terjaga kelestariannya. Sejalan dengan tema BMK 2023 ‘Peran BKIPM dalam penjaminan ikan sehat, bermutu dan bebas mikroplastik’.
Menurut Sariati, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
Guna peningkatan konsumsi domestik dan ekspor, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan advanced technologi dan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan.
“Melalui BMK juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan ikan, keamanan hayati ikan, serta mutu dan keamanan hasil perikanan serta dapat mendorong meningkatkatnya konsumsi masyarakat terhadap Ikan sehat bermutu serta mencegah stunting pada balita,” lugasnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala SKIPM Merauke, Slamet Andrianto merincikan, produk perikanan yang dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat sebanyak 500 Paket.
Dengan total sebanyak 1.500 kilogram (kg), masing-masing paket sebanyak 3 kg terdiri dari 1,5 kg ikan layang beku, ikan kaleng 425 gram, nuget/empek-empek Ikan 500 gram, bakso Ikan 500 gram, dan pilus/kerupuk ikan 100 gram.
Kepala SKIPM Merauke membeberkan, umtuk produk olahan ikan diperoleh dengan menyerap dari para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Merauke.
“Kegiatan ini diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya,” ucap Slamet Andrianto.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Dapil Papua, H Sulaeman L Hamzah menuturkan, sejalan dengan tugasnya di Komisi IV DPR RI bermitra dengan KKP dari waktu ke waktu, menyerap aspirasi permasalahan yang terjadi dilapangan sekaligus mendorong apa yang bisa dikomunikasikan dengan masyarakat nelayan.
“BMK sudah rutin kita laksanakan beberapa tahun sebagai bentuk komunikasi kita dengan seluruh masyarakat nelayan, kelautan dan perikanan yang menghasilkan ikan,” ujarnya.
Ketua Flobamora Provinsi Papua ini mengapresiasi KKP yang getol dan selalu memiliki cara membangun komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, Merauke yang disiapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Selatan yang layak dan mandiri, tentu masih membutuhkan uluran tangan dari pusat.
“Kita berusaha untuk selalu komunikasi agar kepentingan masyarakat nelayan dan UMKM yang mengelola produk perikanan bisa tersentuh pelayanan pemerintah. Memang KKP sudah banyak membantu. Apapun yang menjadi peluang bagi masyarakat, kita coba bantu,” tandas Sulaeman Hamzah.
Direktur Eksekutif Rumah Aspirasi H Sulaeman L Hamzah, Fauzun Nihayah menjelaskan, hadirnya rumah aspirasi bukan hanya menjadi ruang aspirasi rakyat dan memberikan bantuan semata, namun memiliki puluhan binaan UMKM di Merauke.
“UMKM perikanan, kelautan dan lainnya kami sentuh. Bahkan, ada beberapa yang kehabisan modal, kami siap membantu karena UMKM harus berkualitas,” sebutnya.
Anggota DPR Papua ini berharap, kerjasama Rumah Aspirasi H Sulaeman L Hamzah dengan KKP dalam program BMK tak berhenti disini namun berkelanjutan.
“BMK harus tetap berkelanjutan dan kuota untuk Papua Selatan ditambah,” pungkas Fauzun Nihayah. (Hidayatillah)
Komentar