SORONG, PBD – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat, Merry menyampaikan bahwa lembaganya tengah mempersiapkan pelaksanaan Survei Program Makan Bergizi Gratis (BGM) tahap kedua yang akan dimulai pada awal November 2025.
Hal ini disampaikan Kepala BPS Papua Barat Merry usai pelaksanaan kegiatan survei monitoring dan evaluasi program MBG tahun 2025 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Rabu (29/10/2025).
Dirinya menyebut bahwa, program strategis nasional ini merupakan kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan BPS, yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi pelajar di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Kita diberi tugas dan tanggung jawab oleh negara melalui BGN, bekerja sama dengan BPS untuk melakukan survei dan monitoring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Kepala BPS Papua Barat Merry.
Dirinya menjelaskan bahwa survei ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diakuinya telah dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2025, melalui dua jenis survei yaitu Survei Khusus dan Survei Baseline.
“Survei Khusus bertujuan mendata Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan baku, sekolah penerima manfaat, serta keluarga dari siswa penerima program,” ucapnya.
“Survei Baseline, disisi lain meneliti respon rumah tangga penerima maupun non-penerima manfaat, untuk mengetahui persepsi dan dampak sosial ekonomi dari program tersebut,” lanjutnya.
Ia memaparkan bahwa, tahap kedua yang akan dimulai pada November 2025 akan melibatkan lebih banyak sampel dan kabupaten/kota, seiring dengan meningkatnya jumlah SPPG dan penerima manfaat di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
“Sampelnya lebih banyak lagi karena penerima manfaat makin bertambah. Hasil survei nanti akan kami laporkan ke pimpinan di Jakarta untuk disampaikan kepada BGN dan Badan Pengawasan Presiden,” jelasnya.
Merry mengungkapkan, hasil sementara dari survei tahap pertama menunjukkan bahwa sebagian besar SPPG telah menjalankan proses pengolahan makanan sesuai dengan standar operasional (SOP).
Kendati demikian, ada pula beberapa satuan pelaksana yang perlu perbaikan fasilitas dapur dan sanitasi agar terjamin higienitas makanan.
“Kami sudah melihat langsung ke lapangan, mulai dari dapur, proses memasak hingga penyajian. Ada yang sudah sesuai SOP, tapi ada pula yang perlu diperbaiki agar tidak terjadi kontaminasi yang bisa membuat anak-anak sakit,” katanya.
Selain itu, Merry menyoroti tantangan harga bahan pangan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya yang jauh lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia.
“Kita tidak bisa samakan harga bahan baku di Jawa dengan Papua. Misalnya harga sepuluh ribu rupiah di sini kadang cuma bisa beli nasi tanpa lauk. Jadi harga dasar program ini perlu dievaluasi agar pelaksana di daerah tidak rugi dan tetap bisa menyediakan makanan bergizi,” tegasnya.
Merry menilai, Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari daerah.
“Program ini bagus karena selain meningkatkan gizi anak-anak, juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Harapannya, bahan-bahan yang dikonsumsi bisa dipasok dari daerah sendiri tanpa harus impor,” tuturnya.
Ia menambahkan, laporan resmi hasil survei tahap kedua akan disampaikan secara nasional pada Desember 2025 mendatang, setelah data dari seluruh provinsi selesai diolah oleh BPS pusat.
“Kita tunggu hasil lengkapnya nanti, karena data akan digabung dari semua provinsi. Mungkin awal Desember baru ada laporan resmi,” pungkasnya. (Jharu)
Komentar