MERAUKE, PAPUA SELATAN – Penanganan dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) harus sejalan dengan arah pengembangan dalam desain besar pengelolaan BWN-KP tahun 2021-2025.
Hal ini dilakukan dalam mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju secepatnya dapat terwujud.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus (Otsus) dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Provinsi Papua Selatan menggelar pelatihan pertukangan bagi Orang Asli Papua (OAP) di kawasan perbatasan RI-PNG meliputi Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel.
Sejalan dengan tugas Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Provinsi Papua Selatan sebagai fungsi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Papua Selatan yang belum ada saat.
Pelatihan yang berlangsung selama dua pekan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Selatan diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Maddaremmeng.
Ketua panitia kegiatan, Yosafat Fonataba mengungkapkan, pelatihan dihelat mulai 1 Juli dan ditutup secara resmi 15 Juli 2024 oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Provinsi Papua Selatan di PLBN Sota, Kabupaten Merauke.
Para peserta dari 2 kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan digembleng oleh narasumber dari praktisi pertukangan dan ASN Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
“Peserta pelatihan pertukangan adalah perwakilan masyarakat dari kampung-kampung dalam Distrik Ninati dan Sota sehingga kegiatannya berlangsung di PLBN Yetetkun dan PLBN Sota,” beber Kabag Pemerintahan PPS.
Hasil yang diharapkan, masyarakat asli Papua dikawasan perbatasan mampu memproduksi perabotan rumah tangga, perabotan pendidikan, rumah sederhana dengan bahan lokal guna pemenuhan kebutuhan di kampung dan jika memungkinkan dapat dipasarkan.
Karo Pemerintahan Otsus dan Kesra PPS, Eko Wador dalam sambutannya menutup kegiatan mengatakan, perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, diupayakan melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif untuk berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut.
“Perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, diupayakan melalui peningkatan kerja sama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik, serta penegasan dan penetapan tapal batas negara,” lugasnya.
Sementara perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, sambungnya, diupayakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Menurut Eko Wador, pelatihan tersebut dalam rangka mewujudkan sebagian wilayah perbatasan negara yang maju dengan peningkatan kwalitas ketrampilan masyarakat perbatasan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pertukangan.
“Pemberdayaan masyarakat dikawasan perbatasan menjadi tugas bersama kita semua mulai dari pemerintah pusat dengan aparaturnya yang ada di daerah perbatasan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah distrik, pemerintah kampung dan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Eko Wador menegaskan, pendekatan pembangunan perbatasan secara bersama-sama tanpa partisipasi aktif masyarakat yang hidup di perbatasan sudah pasti tidak akan efektif dan efisien.
Oleh karenanya, dia mengajak semua pihak untuk selalu bekerjasama dan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan pengelolaan perbatasan negara RI-PNG khususnya yang ada di Ninati dan Sota.
“Saya mengharapkan agar peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai karya-karya rumah tangga,” tandas Karo Pemerintahan Otsus dan Kesra PPS. (Hidayatillah)
Komentar