KABUPATEN SORONG,- Disituasi pandemi COVID-19, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus menerus berupaya menginfrastruktur telekomunikasi di wilayah yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan, diantaranya meliputi wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
BAKTI tentunya meyakini dan melihat infrastruktur digital merupakan kebutuhan yang mendesak dalam melaksanakan pekerjaan dan pendidikan di situasi saat ini.
Sehingga BAKTI menilai hingga saat ini, operator komersial belum berani menanamkan investasinya di wilayah 3T tersebut.
Kepada sejumlah Insan pers, Tenaga Ahli Bidang Set Akusisi dan Perizinan BAKTI Kemenkominfo, Hendra Efendi Ginting mengatakan bahwa dalam menyikapi kondisi komunikasi di wilayah 3T tersebut, BAKTI mengeluarkan program pembangunan Base Trasciever Station (BTS).
“Intinya, fokus pembangunan BTS dari bapak Presiden melalui Menkominfo telah terbangun sebanyak 7.904 BTS, dengan alokasi 60 persen untuk wilayah Papua. Sedangkan 40 persen lainnya dibagi merata ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara,” kata Hendra saat melaksanakan kunjungan kerja bersama tim di Dinas Kominfo kabupaten Sorong, Jumat (18/2/22).
Dikatakannya, kabupaten Sorong sebanyak 168 BTS saat ini telah on air (mengudara) dari 173 BTS yang dibangun sedangkan untuk 5 BTS sisanya akan segera di on air oleh operator pelaksana.
“Nanti sisanya akan di on air kan oleh operator, kalau BTS sudah aktif, kami sudah cek, baik secara teknis dan lainnya, akan segera di on air kan,” tuturnya.
Disampaikannya, terdapat beberapa BTS belum bisa berfungsi untuk saat ini, akibat beberapa kendala yang terjadi.
“Sisa BTS lainnya belum bisa beroperasi dan berfungsi untuk saat ini, satu BTS terkendala akses jalan penghubung yang terputus dan BTS lainnya terdapat kendala yang mempengaruhi pengerjaan, dan kami segera upayakan hal tersebut,” imbuhnya.
Selain itu, Hendra mengaku BAKTI telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kominfo kabupaten Sorong dalam membangun BTS, dimana lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah (pemda) akan tetap menjadi aset milik pemda.
Ditambahkannya, terdapat beberapa lahan masih mengatasnamakan BAKTI bukan pemda. Hal ini mengingat bahwa pihaknya tidak mau mengganggu dan mengusik APBD tiap daerah. (Jharu)
___
__
___
___
___
___
___
___
__
___
__
__
__
___
Komentar