KOTA SORONG, PBD – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sorong mendesak Wali Kota Sorong untuk segera mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pajak dan retribusi, khususnya Dinas Perikanan serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Hal itu disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Kota Sorong, Syarif Nari, dalam rapat pembahasan anggaran perubahan tahun 2025, Kamis malam (25/9/2025).
Menurut Syarif Nari, potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sorong masih sangat besar namun belum tergarap optimal. Ia mencontohkan sektor pariwisata dan restoran yang ramai dikunjungi wisatawan, namun belum seluruhnya dipasangi portal elektronik pajak.
“Banggar meminta pemerintah kota segera melakukan pemasangan portal elektronik pajak di kawasan wisata dan restoran yang memiliki pengunjung tinggi. Selain itu, perlu segera menginventarisasi seluruh alat elektronik pajak yang telah dipasang di hotel dan restoran. Kalau tidak maksimal, segera dievaluasi dan diperbanyak lagi,” tegas Syarif.
Selain sektor pariwisata dan restoran, Banggar juga menyoroti perlunya koordinasi antar OPD pemungut agar program pengawasan berjalan baik dan target pendapatan dapat tercapai.
Di sektor pendidikan, Banggar meminta pemerintah kota memperjelas dasar hukum pungutan komite sekolah maupun daftar ulang siswa.
“Jika program sekolah gratis akan ditinggalkan, maka harus diperkuat dengan Perda agar tidak ada pungutan di luar ketentuan,” ujar Syarif.
Banggar juga menyinggung pengelolaan retribusi parkir bandara yang diberikan kepada pihak ketiga. Menurutnya, kontrak kerja sama tersebut harus ditinjau kembali agar tidak merugikan daerah dan tetap sesuai aturan perundang-undangan.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Banggar menilai alokasi anggaran harus lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan masyarakat melalui kolaborasi antara dinas kesehatan dan rumah sakit.
“Realisasi anggaran kesehatan masih rendah, padahal ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Hal ini perlu ditingkatkan agar fasilitas kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Perhatian khusus juga diberikan Banggar terhadap keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran. Syarif menegaskan kebutuhan mendesak berupa pengadaan tiga unit armada Damkar, penambahan biaya operasional, serta perawatan sarana dan prasarana.
“Jangan sampai Damkar kita baru datang setelah rumah masyarakat habis terbakar. Keluhan seperti ini harus segera dijawab dengan menambah armada dan dukungan biaya,” katanya.
Kesempatan tersebut, Syarif juga menyinggung terkait operasional Staf Ahli dan Asisten yang memiliki beban kerja seperti OPD lainnya. Sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong.
Terakhir, Banggar juga mendorong Wali Kota membangun komunikasi yang lebih baik dengan DPRD agar setiap kebijakan dan program berjalan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kesejahteraan rakyat jadi tujuan utama. Pemerintah daerah harus berani melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD yang tidak bertentangan dengan aturan. Komunikasi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci keberhasilan itu,” tutup Syarif Nari. (Oke)
Komentar