SORONG, PBD – Mengawali pelaksanaan tahun anggaran 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) tengah mempersiapkan agenda Reses I sebagai langkah awal menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) dan daerah pengangkatan (Dapeng) masing-masing anggota dewan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRP Papua Barat Daya, Suardi Thamal, mengatakan bahwa reses merupakan agenda perdana yang secara umum selalu dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat pada awal tahun anggaran.
“Reses menjadi tugas awal anggota DPR untuk turun langsung ke masyarakat guna menyerap aspirasi yang berkembang di Dapil dan Dapeng masing-masing,” ujar Suardi kepada wartawan di Kota Sorong, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut selanjutnya akan dibahas dan didorong dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagai dasar penyusunan program pembangunan pada tahun anggaran 2027.
Setelah pelaksanaan reses, DPRP Papua Barat Daya akan melanjutkan agenda-agenda kedewanan lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Bamus).
“Sebagai informasi tambahan, setelah Ketua DPR tiba dan seluruh anggota telah lengkap, kami akan menggelar rapat bersama yang melibatkan pimpinan DPR, anggota, serta Sekretariat Dewan,” katanya.
Suardi menegaskan, rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan dan menyatukan persepsi terhadap program-program kerja DPRP Papua Barat Daya ke depan, agar pelaksanaannya berjalan efektif dan terarah.
Disisi lain, Suardi yang juga menjabat Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Barat Daya menyampaikan, sejak ditunjuk Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu sebagai Plt Sekwan menggantikan Johanes Naa, dirinya langsung melakukan konsolidasi internal dengan para pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat DPRP.
“Dalam pertemuan tersebut saya menjelaskan secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Dewan. Saya juga menekankan bahwa meskipun terjadi musibah, pelayanan tidak boleh berhenti dan tidak boleh ada kekosongan,” jelasnya.
Menurut Suardi, kehadirannya sebagai Plt Sekwan merupakan upaya mengisi kekosongan jabatan sembari menunggu penetapan pejabat definitif. Namun yang terpenting, lanjut dia, adalah memastikan pelayanan administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRP tetap berjalan optimal.
“Fokus utama kami adalah menjaga agar tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, sehingga fungsi DPRP Papua Barat Daya tetap berjalan maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (oke)
Komentar