SORONG, PBD – Puluhan aktivis bersama ratusan sopir truk se-Papua Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPR Papua Barat Daya dan Fuel Terminal (FT) PT Pertamina Sorong, Kota Sorong, Senin (26/1/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai semakin marak di wilayah Sorong dan sekitarnya.
Massa aksi tiba di Kantor DPR Papua Barat Daya sekitar pukul 10.20 WIT untuk menyampaikan aspirasi mereka. Setelah itu, massa melanjutkan aksi ke Fuel Terminal PT Pertamina Sorong dan tiba sekitar pukul 11.40 WIT.
Aksi ini melibatkan puluhan mobil truk dan ratusan sopir truk yang memadati jalur di sekitar lokasi, sehingga sempat menyebabkan perlambatan arus lalu lintas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, massa menduga adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak wajar di sejumlah SPBU di Kota Sorong. Selain itu, massa juga menyoroti dugaan penimbunan BBM bersubsidi yang diduga melibatkan oknum pegawai SPBU, sehingga menyebabkan kelangkaan BBM dan antrean panjang di berbagai SPBU.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II DPR Papua Barat Daya, Jamaliah Tafalas menyatakan bahwa pihaknya telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.
“Saya sudah mendengarkan aspirasi masyarakat. Tentunya pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah. Jika ditemukan adanya pelanggaran pidana, maka harus segera dilaporkan dan ditingkatkan ke pihak kepolisian,” ujar Ketua Komisi II DPR Papua Barat Daya, Jamaliah Tafalas kepada wartawan usai aksi.
Lebih lanjut, dirinya turut menanggapi adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang disampaikan oleh massa aksi.
“Kalau di lapangan teman-teman media menemukan fakta atau dokumen yang kuat, silakan disampaikan kepada saya. Kami di DPR memiliki fungsi pengawasan, tetapi juga memiliki keterbatasan. Informasi dari masyarakat dan media sangat kami butuhkan,” terangnya.
Jamaliah menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan memanggil dinas terkait serta pihak Pertamina untuk dimintai klarifikasi dan penjelasan.
“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat hari ini akan kami tindak lanjuti. Kami akan memanggil dinas terkait dan Pertamina untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh rakyat,” tegasnya.
Terkait usulan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Jamaliah menyebut bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan secara serta-merta dan harus melalui mekanisme serta kajian mendalam.
“Pembentukan Satgas itu ada mekanismenya. Tidak bisa langsung dibentuk. Langkah awalnya adalah rapat koordinasi untuk melihat fakta-fakta di lapangan yang ditemukan oleh pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa, pembentukan Satgas akan dipertimbangkan apabila persoalan distribusi BBM bersubsidi dinilai sudah sangat mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Kalau memang ini sudah sangat urgent dan langka, maka Satgas bisa dibentuk. Namun perlu diingat, Satgas itu juga memiliki masa kerja,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa aksi kemudian membubarkan diri setelah menyampaikan seluruh tuntutan dan aspirasi mereka. (Jharu)
Komentar