SORONG, PBD – Rombongan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (30/10/2025).
Dalam agenda tersebut, para legislator meninjau sejumlah lokasi strategis di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, salah satunya Kawasan Pelabuhan Usaha Mina Sorong yang menjadi salah satu titik penting pengembangan sektor perikanan nasional.
Rombongan Komisi IV DPR RI itu didampingi langsung Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Wali Kota Sorong Septinus Lobat hingga Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim.
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau kondisi eksisting dan potensi pengembangan infrastruktur perikanan yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Indonesia Timur.
Dalam kesempatan itu, Plt Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Perindo), Muhammad Rizali Umarella memaparkan kondisi terkini aset dan fasilitas di Kawasan Pelabuhan Usaha Mina Sorong.
Ia mengungkapkan, lahan yang dikelola Perindo di Sorong memiliki luas hampir 6 hektare, namun sebagian besar fasilitasnya kini dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi optimal.
“Selama ini karena perusahaan dalam kondisi PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), maka banyak aset yang terbengkalai. Padahal kawasan ini sangat potensial. Kami baru bergabung di awal tahun dan bertekad menghidupkan kembali Perindo Sorong agar bisa menjadi poros perikanan di Indonesia Timur seperti dulu,” ujar Plt Direktur Utama PT Perindo Rizal Umarella.
Ia menyebut, sejak berdiri pada tahun 1973, Pelabuhan Usaha Mina Sorong telah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam pengembangan industri perikanan nasional.
Kendati demikian, diakuinya, seiring waktu, sejumlah faktor seperti krisis moneter 1998, tata kelola yang kurang baik, serta pengurangan besar-besaran pegawai pada 2024 menyebabkan fasilitas perikanan di kawasan tersebut mengalami kemunduran.
“Dulu karyawan kami mencapai 600 orang, sekarang hanya tersisa sekitar 150. Di cabang Sorong sendiri dari 59 orang kini tinggal 12. Banyak fasilitas yang rusak, mulai dari unit konstruksi tonase 200 ton, dua unit UPI, hingga pabrik es. Semuanya butuh perbaikan total,” jelasnya.
Untuk mengembalikan kejayaan sektor perikanan di Sorong, Rizal menjelaskan bahwa pada tahun 2026 mendatang, PT Perikanan Indonesia akan memulai investasi tambahan berupa revitalisasi fasilitas docking, pembangunan pabrik es untuk nelayan, serta perbaikan kapal ikan.
“Kami akan fokus memperbaiki dulu yang ada. Saat ini hanya satu fasilitas yang masih aktif, lainnya rusak. Targetnya, tahun depan dua unit baru bisa kami aktifkan setiap harinya. Langkah ini bagian dari revitalisasi agar Sorong kembali menjadi pusat pertumbuhan perikanan di kawasan timur,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah-langkah revitalisasi yang dilakukan Perindo serta menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor kelautan dan perikanan. (Jharu)
Komentar