SORONG, PBD – Wakil Gubernur Papua Barat Daya (Wagub PBD) Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Papua Barat Daya terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Hal ini disampaikan Wagub PBD Ahmad Nausrau usai kegiatan survei monitoring dan evaluasi program MBG tahun 2025 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Rabu (29/10/2025).
Menurut Wagub Ahmad Nausrau, program MBG yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan kelompok rentan di Papua Barat Daya sudah berjalan dengan baik.
“Saya kira program MBG di Papua Barat Daya ini sudah berjalan dengan baik sekali. Ini terlihat dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini sudah operasional. Kita sudah memiliki sekitar 16 SPPG yang beroperasi, meskipun beberapa masih dalam tahap perbaikan,” ujar Wagub PBD Ahmad Nausrau.
Ia menyebut, dari lima kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, empat daerah telah menjalankan program MBG, sementara dua daerah yakni Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw diakuinya masih dalam tahap persiapan.
Disambungnya, Pemprov PBD terus melakukan koordinasi agar kedua wilayah tersebut (Maybrat dan Tambrauw) agar dapat segera menjalankan program MBG sebelum akhir tahun 2025.
“Harapan kami, akhir tahun ini dua kabupaten tersebut juga bisa segera operasional, sehingga manfaat program ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita,” terangnya.
Wagub memaparkan, hingga saat ini, tercatat hampir 39.000 anak sekolah dan lebih dari 3.000 ibu hamil dan menyusui (bumilsui) telah menerima manfaat dari program MBG di Papua Barat Daya. Program MBG ini diharapkan mampu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Pemerintah provinsi berencana menggelar Rapat Kerja (Raker) MBG pada Desember 2025 yang akan melibatkan seluruh kepala daerah. Raker ini akan membahas percepatan implementasi program serta solusi atas berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan bahan baku dan harga pangan yang tinggi di wilayah Sorong dan sekitarnya,” jelasnya.
Ahmad Nausrau mengakui, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program MBG yakni terdapatnya kelangkaan bahan baku lokal serta tingginya harga bahan makanan di wilayah Sorong.
“Harga bahan makanan di Kota Sorong saat ini antara Rp8.000 sampai Rp10.000, sangat jauh dari harga yang kita harapkan. Ini menjadi keluhan dari para pengelola SPPG. Kedepan, kita harap ada penyesuaian agar sesuai kebutuhan riil di lapangan,” imbuhnya.
Untuk jangka pendek, penyediaan bahan pangan disampaikan Wagub, masih banyak didatangkan dari luar daerah lantaran produksi lokal belum mencukupi. Kendati demikian, Wagub menegaskan pemerintah akan mendorong kemandirian pangan jangka panjang melalui pengembangan sektor pertanian lokal.
“Kedepan, petani-petani lokal harus kita siapkan. Kita akan buka sawah-sawah baru, ladang, dan kebun agar kebutuhan pangan bisa terpenuhi dari dalam daerah. Dengan begitu, perputaran uang tetap di Papua Barat Daya dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ahmad Nausrau menekankan agar pengelola SPPG memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani lokal. Namun, untuk komoditas tertentu seperti buah-buahan, beberapa bahan masih harus didatangkan dari luar karena ketersediaan di wilayah setempat menurutnya masih terbatas.
“Kita sudah minta kepada pengelola SPPG untuk mendahulukan belanja dari petani lokal. Tetapi misalnya untuk jeruk dan buah-buahan lain, karena di sini belum ada, mereka terpaksa datangkan dari daerah lain,” bebernya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan kepala daerah akan terus dilakukan agar program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi, tetapi juga mampu memberdayakan petani lokal Papua Barat Daya secara berkelanjutan. (Jharu)
Komentar