SORONG, PBD – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VI, Faujia Helga Br. Tampubolon (FHT) menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Provinsi Papua Barat Daya disela-sela pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/7/25).
Ia menegaskan pentingnya penyelesaian cepat terkait pembangunan dan perluasan pelabuhan peti kemas oleh Pelindo yang saat ini terhambat oleh klaim kepemilikan lahan.
“Pelindo sedang membangun dan memperluas area peti kemas, namun mereka terkendala di satu wilayah karena ada beberapa rumah yang diklaim milik satu marga. Saya minta masalah itu jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau memang itu hak masyarakat, bayar. Kalau tidak, ya ambil tindakan yang tepat,” ujar FHT.
Menurutnya, area penumpukan peti kemas yang tidak ditata dengan baik dapat menimbulkan kecelakaan. Oleh sebab itu, percepatan penyelesaian masalah lahan menjadi sangat penting demi keselamatan dan efisiensi distribusi logistik.
Faujia turut menyinggung persoalan akses transportasi laut di Raja Ampat yang masih belum merata. Ia menyayangkan kapal Pelni jenis kapal putih yang hanya singgah di beberapa titik dan tidak menjangkau sebagian besar kampung.
“Di Raja Ampat itu ada 117 kampung, tetapi kapal putih cuma singgah di satu atau dua kecamatan saja. Akibatnya, warga harus naik longboat kecil dulu ke pelabuhan besar,” ungkapnya.
Dirinya menekankan pentingnya menambah titik singgah kapal Pelni agar disparitas harga barang bisa ditekan. Saat ini, harga komoditas seperti cabai (rica) dapat menembus harga Rp189.000 per kilogram di beberapa kampung terpencil, jauh lebih mahal dibandingkan harga di wilayah barat Indonesia.
“Kalau kapal Pelni bisa masuk langsung ke titik-titik besar dari 117 kampung itu, harga bahan pangan bisa turun. Ini bukan hanya soal akses, namun soal keadilan ekonomi,” jelasnya.
Ia berharap agar kedepannya kementerian terkait, termasuk BUMN dan Pelni dapat meninjau kembali kebijakan distribusi logistik dan transportasi di wilayah timur Indonesia agar kesenjangan harga dan pelayanan publik dapat diminimalkan. (Jharu)
Komentar